PDI Perjuangan Siap Dampingi BerAMAL di Mahkamah Konstitusi

681
Ajezar Boy

 

LANGARA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) telah usai dilaksanakan. Namun masih ada salah satu calon yang belum legowo atas hasil perolehan suara pada Pilkada 9 Desember lalu yaitu pasangan calon Muh Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq.

Karena itu, pasangan nomor urut empat tersebut menggugat ke Mahkamah Konstitusi memalui daring dengan nomor permohonan, Nomor 7/PAN.MK/AP3/12/2020.

Menanggapi itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Ajezar Boy saat dikonfirmasi, pekan lalu, mengatakan bahwa PDI Perjuangan siap melakukan pendampingan hukum sekaligus mengawal Ir H Amrullah MT dan Andi Muh Lutfi SE MM sampai dengan persidangan di MK.

“Saat ini kami dari DPC PDI Perjuangan tengah melakukan langkah-langkah dengan berkoordinasi dengan DPD dan DPP PDI Perjuangan untuk menyampaikan kepada Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) yang selama ini selalu melakukan pendampingan hukum kepada seluruh calon yang diusung oleh PDI Perjuangan di MK,” jelasnya.

Seperti yang dilakukan BBHAR kata Ajezar saat melakukan pendampingan hukum pada Pilkada Kabupaten Muna tahun 2015 lalu,”Saat itu BBHAR mendampingi LM Rusman Emba dan Malik Ditu,” katanya.

Menyoal subtansi gugatan Muh Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq di MK, Ketua DPC PDI Perjuangan Konkep itu mengatakan bahwa semestinya gugatan di MK itu adalah Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

“Kalau kita melihat hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU, sangat jauh selisih suara antara pasangan calon Ir H Amrullah MT dan Andi Muh Lutfi SE MM yang memperoleh suara tertinggi dua belas ribu lebih, dengan pasangan Muh Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq yang hanya memperoleh 214 suara,” urainya.

Terlalu jauh selisihnya kata kader partai besutan Megawati Soekarno Putri itu jika dijadikan dasar gugatan Muh Oheo Sinapoy dan Muttaqin Siddiq di MK, sejatinya MK menurut Ajezar menyidangkan sengketa hasil.

“Jadi menurut saya, gugatan Paslon nomor urut empat ini tidak memenuhi syarat untuk disidangkan sebagaimana di atur dalam Peraturan MK Nomor 5 tahun 2015 pasal 6 ayat 2 huruf a. Yang mensyaratkan selisih suara 2% ,” tandasnya. (r2/b/aji)

Komentar Pembaca
.