Aktivitas Jetty PT DNM Legal Dan Sesuai Titik Koordinat Laut

52
Ist
Dirut PT DNM, Safrin (kiri) bersama jajarannya memperlihatkan dokumen berita acara penyelenggaran jety layak dioperasikan dari Syahbandar Kelas II Molawe.

RAKYATSULTRA.COM,KENDARI – Dirut PT Dewa Napan Mineral (DNM), Safrin memastikan aktivitas penambangan yang dilakukan diatas Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Roshini Indonesia legal dan sesuai titik koordinat. Pasalnya, baru-baru ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Konawe Utara (Konut) mempertanyakan legalitas perusahaan tersebut.

 

Diketahui PT DNM merupakan satu-satunya kontraktor mining yang melakukan aktivitas pertambangan dan produksi diatas IUP PT Roshini Indonesia.

 

“Kami DNM tidak pernah melakukan itu, tidak pernah kami merusak hal-hal yang menyangkut pelanggaran UU, apalagi menyangkut (perambahan kawasan konservasi, red) bakau. Bakau itu dilindungi dunia sehingga kalau ada kejadian seperi itu DNM tidak pernah melakukannya,” cetusnya, Senin (25/1).

Ia menduga ada pihak-pihak lain yang tidak berkewenangan berdasarkan Undang-Undang melakukan kegiatan pertambangan di PT Roshini Indonesia. Safrin membantah keras jika pihaknya melakukan perusakan.

“Bahkan, untuk mencegah hal itu, kami membuat spot jarak agar bakau terlindung dari abrasi dan limbah,” ucapnya.

Sementara itu, terkait pendirian jetty yang tidak sesuai titik koordinat, Safrin juga membantah hal itu. Bahkan,pihaknya sudah mendapat berita acara layak untuk dioperasikan dari Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Aktivitas PT DNM Legal
dan Sesuai Titik Koordinat Laut dalam hal ini Syahbandar Molawe pada 31 Agustus 2019.

Berita terkait

“Kalau pendirian jetty ada semua koordinatnya dan ukurannya bahkan lebar jetty itu lebih dari 100 meter. Yang kita gunakan baru sekitar 60 meter. Masih jauh dari ukuran gambarnya, masih bisa diperluas karena ukurannya itu 100 meter ada gambarnya semua, sesuai gambar dan peta. Sepengetahuan kami saat ini koordinat jetty tepat,” terang Safrin.

Ia mengaku, pihaknya lebih tahu terkait PT Roshini Indonesia. Pasalnya lanjut dia, dari awal proses perizinan sampai dengan aktivitas pertambangan di wilayah IUP, PT DNM terlibat didalamnya.

 

DNM terlibat dalam proses perizinan sehingga verifikasi dokumen-dokumen PT Roshini kami juga punya pegangan. , Tapi sepengetahuan kami dokumen kegiatan penambangan Roshini itu legal. Syarat pertama pasti punya IUP produksi itu sudah jelas, bahwa itu 10 tahun perpanjangannya. Kedua berbicara kawasan, Roshini sejak 2017 sudah ada IPPKH. IUP pertama Roshini berakhir juli 2019, izin pinjam pakai itu mengikuti izin usaha pokoknya maka setelah dihidupkan lagi, otomatis mengikut,” sebut Safrin.

Namun, kata dia, syaratnya perlu dievaluasi kembali dari pihak kehutanan dan PT DNM mengikuti peraturan tersebut.

 

“Kami juga ikuti, sudah dilakukan berita acara pematokan, tentang pajak dan bayar tegakannya semua sudah selesai dan itu dibuktikan dengan rekomendasi layak untuk digunakan kembali. Artinya tidak terlepas
dari persetujuan kementerian. Kami pegang rekomendasinya. Semua sudah lengkap. Surat Izin Berlayar (SIB) dikeluarkan berarti sudah layak,” tambah Safrin.

Kata dia, pada 2019 telah dilakukan uji coba sandar dari Syahbandar Kelas II Molawe. Kesimpulannya, sambung Safrin, bahwa berdasarkan hasil uji coba fisik sadar
lepas dan oleh gerak kapal dapat dipastikan kondisi tersebut layak dioperasikan.

“Ini yang buat kementerian melalui Syahbandar Kelas II Molawe. Jadi kalau hari ini dikatakan itu belum layak, ini sudah layak melalui verifikasi dokumen semua. DNM dengan Roshini dalam perjanjian sebagai selaku kontraktor mining, jadi kontaktor mining itu kontraktor tunggal disitu, jadi seluruh wilayah IUP itu sudah diberikan ke DNM untuk melakukan penambangan danpenjualan,” pungkasnya. (P2)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.