Komisi III DPRD Muna Siap Kawal Penganggaran Insentif Dokter

169

 

 

Rapat kerja Dinas Kesehatan dengan Komisi III DPRD Muna, Selasa (12/1/2021). Foto: Isra/Rakyat Sultra. 

 

RAHA – Persoalan pembayaran insentif dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Muna akhirnya mengemuka ke publik akhir tahun 2020 lalu, lantaran insentif triwulan empat untuk 28 dokter tersebut tiba-tiba tak bisa dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna melalui Dinkes. Hal ini memantik perhatian Komisi III DPRD Muna.

Melalui rapat kerja Komisi III bersama Dinas Kesehatan yang digelar, Selasa (12/1/2021), Kepala Dinkes Muna, La Ode Rimba Sua membenarkan hal itu. Namun ia menjelaskan, tak dibayarkannya insentif dokter triwulan empat disebabkan karena Dinkes Kehabisan anggaran, dimana anggaran insentif dokter PNS yang tersedia dalam dokumen APBD Muna 2020 hanya Rp 798 juta, hanya bisa membayar kebutuhan insentif 21 orang dokter selama satu tahun (12 bulan).

Rimba Sua mengakui bahwa dalam perjalanan anggaran 2020, telah terjadi penambahan tujuh orang dokter PNS, dari 21 dokter menjadi 28 dokter, baik pindahan dari rumah sakit umum Raha maupun dokter yang lulus seleksi CPNS tahun 2019, sehingga anggaran Rp 798 juta tak mencukupi.

Butuh anggaran sekitar Rp 1 miliar lebih untuk bisa membayarkan insentif 28 dokter selama satu tahun full, sebab setiap dokter mendapat insentif Rp 3,5 juta per bulan. Kondisi ini diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19 dimana terjadi pemotongan anggaran untuk kegiatan penanganan Covid-19 sehingga anggaran insentif dokter tak bisa ditambahkan dalam Perubahan APBD 2020.

Rimba Sua menegaskan, insentif dokter untuk triwulan ke empat tak bisa dirapel tahun 2021 sebab akan menyalahi aturan pengelolaan keuangan. Namun demikian, Dinkes berkomitmen, tahun 2021 Dinkes Muna akan mengusulkan anggaran Rp 1,3 M untuk insentif dokter PNS.

Pernyataan Kadis Dinkes Muna mendapat tanggapan serius dari anggota Komisi III DPRD Muna sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo.

Ia sangat menyayangkan insiden seperti ini harus terjadi diakhir tahu sebab tenaga kesehatan, salah satunya dokter adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.

Politisi Demokrat ini pun mengingatkan Pemerintah Daerah agar menganggarkan insentif dokter PNS secara full (satu tahun atau empat triwulan) tahun 2021, sebab pembayaran insentif menjadi kewajiban pemerintah daerah. Sebagai mitra pemerintah daerah, Komisi III menegaskan agar persoalan yang terjadi tahun 2020 tak kembali terjadi tahun 2021 mendatang.

Ia meminta Dinkes agar membuat perencanaan dan perhitungan anggaran yang matang dan teliti terkait insentif dokter ini sehingga dalam proses pembayarannya tak ada insiden kekurangan anggaran.

“Yang dianggarkan jangan hanya 30 orang saja, perhitungkan juga penambahan jumlah dokter yang lulus seleksi CPNS baru-baru ini. Komunikasikan kepada kami berapa jumlah anggaran yang dibutuhka, agar dalam proses pembahasannya bisa dipertahankan,” pungkasnya. (sra/aji)

Komentar Pembaca
.