Pemprov Sultra Tidak Segan-segan Memberikan Sanksi Berat Bagi ASN Yang Terpapar Paham Radikalisme

29
Kepala BKD Sultra dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra

RAKYATSULTRA.COM, KENDARI – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak segan-segan akan memberikan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terpengaruh dengan pemahaman radikal. Bahkan ASN yang terbukti sudah terpapar paham radikalisme.

Hal itu dikatakan, Kepala BKD Sulawesi Tenggara Zanuriah, melalui Kasubit Disiplin BKD Sultra, Muhammad Arfan, saat menerima perwakilan Lembaga Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (LPM Sultra).
Dalam pertemuan tersebut Muhammad Arfan, menegaskan bahwa BKD Sultra nantinya akan menggelar sidang untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang melanggar peraturan disiplin, terutama yang terlibat radikalisme dan terorisme.

” Pemerintah akan langsung menindak tegas bila ASN tertangkap melakukan tindak indisipliner yang bertentangan dengan hukum kepegawaian. Apabila ada pelanggaran seperti itu, maka pemerintah pastinya akan memberikan sanksi,” tegasnya.

Lanjut dia, untuk saat ini BKD tidak memiliki data pasti terkait ASN yang terlibat dalam paham radikalisme. Tetapi, dirinya tidak menampik potensi paham tersebut menyebar dalam lingkungan ASN tetap ada.

” Kami tidak punya datanya, tapi mungkin saja ada,” kata Arfan.

Namun demikian, BKD menyatakan jika pemerintah provinsi saat ini juga telah secara ketat dan tegas untuk melarang ASN terlibat dalam organisasi yang berpaham radikal dan melanggar Pancasila.

“Tapi dari sisi aturan sudah sangat tegas. Dari mereka masuk CPNS sudah harus bersumpah pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan lain-lain. Jadi banyak sekali aturan yang melarang mereka untuk melakukan seperti itu,” terangnya.

 

Sementara itu,ditempat berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Drs Asrun Lio, M.Hum, Phd, saat ditemui awak media, Senin (25/1/2021),mengatakan,akan menindak tegas jika benar adanya oknum guru di salah satu SMA di kota Kendari yang diduga telah terpapar paham radikalisme.

” Kalau memang itu ada pasti kita akan memberikan tindakan yang tegas dan akan memberikan peringatan sesuai prosedur aturan-aturan yang berlaku dalam pembinaan ASN itu,” kecam Asrun.

Lanjut Asrun, mengatakan, Pihaknya akan segera menelusuri dan akan melakukan teguran dan panggilan serta pembinaan apabila oknum guru tersebut masih terlibat paham radikalisme.

” Sanksi sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku,” katanya.

Asrun menambahkan, Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, terdapat Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan, yang tugasnya melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

‘Pengawas Pendidikan terus berkajalan dan akan memantau atau mengawasi kegiatan kegiatan akademik di sekolah. Seperti, pembelajaran atau kegiatan-kegiatan lain, dan itu selalu dilaporkan,” terang Asrun.

 

Asrun lio menambahkan Upaya pemrov dalam menangkal faham radikalisme dilingkup ASN, tentulah sangat penting, dimana para ASN punya tugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, tentu punya peluang besar dalam mempengaruhi masyarakat.

 

” Jika faham radikalisme terjangkit pada masyarakat, maka tentu keamanan dan ketertiban dalam wilayah Sulawesi Tenggara dapat terganggu,” pungkasnya

Pertemuan perwakilan Lembaga Pemerhati Masyarakat
Sulawesi Tenggara dan BKD Sultra membahas ASN yang
terpapar radikalisme, Selasa (26/1).

Sebelumnya, Selasa 25 Januari 2021 LPM – SULTRA melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BKD Sulawesi Tenggara. mereka mengadukan ke BKD Sultra terkait dengan adanya keterlibatan oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah menengah umum (SMU) di Sultra yang masih terlibat dalam Organisasi Kemasyarakatan yang terlarang.

” Kami menemukan beberapa oknum ASN Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami duga masih terlibat dalam kegiatan kegiatan organisasi terlarang yang sudah dibubarkan oleh negara ini,” ucapnya Kordinator LSM Sultra Marwan.

Lanjut Marwan menyebutkan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3, mengatur kewajiban PNS untuk setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah. Sementara di Pasal 4 PP tersebut, PNS diwajibkan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan Pasal 10 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010, pelanggaran terhadap Pasal 3 PP tersebut, apabila berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

“Bahkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Telah menyatakan bahwa seluruh ASN tidak boleh terlibat dalam keanggotaan maupun aktivitas organisasi terlarang. Pasalnya, keterlibatan dalam organisasi yang dilarang pemerintah masuk dalam kategori pelanggaran berat, sehingga sanksinya bisa berupa pemecatan,” ketusnya

Mereka pun meminta Kepada Kepala BKD Sultra. untuk menindak tegas Para Oknum Aparat Sipil Negara yang masih terlibat dalam kegiatan Organisasi Terlarang. Selain itu, BKD Sultra agar meningkatkan monitoring terhadap Aparatur Sipil Negara yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.