POLDA SULTRA : Yang Berhak Menghentikan Aktivitas PT. Sriwijaya Raya adalah ESDM Karena Sudah Ada Putusan MA

203
Sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Sultra, Senin (11/1).

RAKYATSULTRA.COM, KENDARI – Puluhan massa yang terdiri dari aktivis Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Mengguggat Sulawesi Tenggara (PEMBOM SULTRA), Himpunan Pelajar Mahasiswa Pemerhati Lingkungan Sultra(HPMPL SULTRA), dan Gerakan Muda Nusantara (GEMA NUSA) melakukan aksi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Polda Sultra, Senin (11/1). 

 

Masa awalnya berkumpul di pertigaan Kampus Universitas Halu Oleo, lalu pukul 11.15 Wita bergerak menuju Kantor DPRD Sultra. Mereka mempertanyakan status PT. Sriwijaya Raya yang menambang illegal di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara yang diduga tidak memiliki RKAB dan IUP yang tumpang tindih dengan PT ANTAM tbk.

 

Putusan MA terkait masalah ini sudah inkra bahwa mencabut IUP PT Sriwijaya Raya. Tetapi pejabat berwenang dalam hal ini Gubernur Sultra tidak melakukan pencabutan sehingga menjadi kontradiksi.

 

“Kami menduga ada kongkalikong antara pejabat berwenang yang melakukan pembiaran terhadap kasus ini,” teriak Aziz Munandar saat berorasi di gedung DPRD Sultra,

 

Azis meminta dengan tegas agar DPRD Sultra, teiutama Komisi III agar menjalankan tugasnya dalam menindak para mafia tambang di Bumi Anoa. “Saya berharap ini tidak hanya mental di meja diskusi, namun harus diseleaikan dengan serius,” ungkap Azis. 

 

Berita terkait

Selamat Bertugas Kapolri Baru!

Rakyat Sultra Digital Edisi 28 Januari 2021

Sementara itu, Perwakilan Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi yang menemui masa aksi mengapresiasi massa yang hadir menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Sulawesi Tenggara itu.

 

“Saya apresiasi kehadiran adik-adik mahasiswa di sini. Kasus ini kita akan sama-sama menindak lanjuti. Hari Rabu, silahkan datang kembali kesini dengan beberapa perwakilan, perlihatkan dengan data-data yang anda punya tentang pelanggaran PT Sriwijaya” ucap Ketua Komisi III DPRD Sultra ini.

 

Pertemuan itupun tidak berlangsung lama, massa aksi langsung bergerak menuju Polda Sultra. tiba di Mapolda Sultra, perwakilan massa aksi langsung diajak hearing bersama unit 1 Tipiter Polda Sultra.Seperti diungkapkan Azis Munandar bahwa hasil hearing dengan Polda Sultra, yang berhak menghentikan aktivitas PT Sriwijaya Raya adalah ESDM Sultra, karena lokasi penambangan PT Sriwijaya hingga hari ini masih berstatus quo. Ketika pihak ESDM mencabut IUP PT. Sriwijaya maka Polda Sultra akan menindak langsung PT. Sriwijaya dan seluruh pihak kontraktor yang melakukan aktivitas di lokasi tersebut. 

Yang berhak menghentikan aktivitas PT. Sriwijaya Raya adalah pihak ESDM karena sudah ada putusan dan harus dilakukan. Mereka menuding bahwa Pihak ESDM juga melakukan pembiaran terhadap IUP ini sehingga pihak mereka tidak berani mengambil langkah terkait kasus ini,“ katanya 

 

Hal itu pun dibenarkan Direktur Reskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Heri Tri Maryadi, S.H. Katanya, pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengambil alih semua perizinan pertambangan dari tangan pemerintah provinsi, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba) yakni kewenangan perizinan diambil alih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Yang bisa mengeksekusi ESDM pusat adanya UU baru,“ terangnya (P2)

Komentar Pembaca
.