Disperindag Baubau Belum Kaji Permohonan Izin Perdagangan Alfamidi

48
Salah satu outlet Alfamidi yang akan beroperasi di Kota Baubau namun masih tekendala izin yang diterbitkan oleh Pemkot Baubau. Foto : LM Suharlin/Rakyat Sultra.

 

BAUBAU- Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Baubau dengan infestasi yang diperoleh dari perusahaan toko retail modern Alfamidi kini semakin buram. Betapa tidak, hingga saat ini salah satu toko modern yang tersebar dihampir seluruh wilayah Indonesia itu belum juga mendapat rekomendasi teknis sebagai syarat pengajuan izin pengoperasian toko modern di Kota Baubau.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau, Ali Hasan menuturkan pihaknya belum pernah mendapat pemberitahuan untuk melakukan kajian atas outlet yang hendak digunakan Alfamidi untuk menjalankan usahanya. Pasalnya, kajian perdagangan dapat dikeluarkan tatkala kajian teknis terkait penata ruang wilayah pengoperasian Alfamidi sudah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Baubau.

“Kalau tahapannya itu harus di Dinas PUPR dulu yang kaji tentang lokasi toko modern Alfamidi itu apakah sesuai dengan tata ruang kita atau tidak. Kalau itu sudah ada maka kami juga kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk mendapat izin usaha perdagangan di Kota Baubau,” tuturnya.

Kata dia, sejauh belum ada kajian teknis atas penata ruang dari dinas teknis, pihaknya juga belum dapat merekomendasikan pengoperasian usaha dagang yang dilakukan oleh Alfamidi. Apalagi Alfamidi juga belum pernah meminta kepihaknya untuk melakukan pengkajian atas usaha yang akan dilakukan di Kota Baubau.

“Belum pernah pihak manajemen Alfamidi mengajukan permohonan kepada kami untuk melakukan kajian teknis atas rencana mereka mendirikan usaha perdagangan di Kota Baubau. Tetapi mungkin di Dinas PUPR mereka (Alfamidi,red) sudah melakukan permohonan itu,” tambahnya.

Laode Yasin

Laode Yasin : Beri Kepastian Para Investor, Jangan “Digantung”

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Baubau Laode Yasin menjelaskan hadirnya infestasi disuatu wilayah tentu akan memberikan efek domino yang begitu luas bagi seluruh kalangan di Kota Baubau. Pasalnya, dengan investasi dari pihak swasta akan membuka lapangan kerja baru ditengah sulitnya mencari kerja apalagi dimasa pandemi seperti saat ini bahkan akan memicu laju ekonomi di Kota Baubau.

“Harusnya kita berani memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor secara stimulus baik itu pelaku usaha makro maupun mikro yang hendak memanamkan modalnya di Kota Baubau. Karena berangkat dari itu semua akan berdampak positif bagi pembangunan di Kota Baubau,” jelasnya

Dijelaskan, dalam membangun sebuah daerah tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Namun demikian, diperlukan pula satu komponen dunia usaha atau infestasi pihak swasta yang menjadi salah satu pilar dalam memajukan sebuah daerah.

“Kalau ketiga pilar tadi baik itu pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha berjalan dengan baik maka daerah itu akan maju dan berkembang dengan pesat. Jadi Pemkot Baubau harusnya memberikan kemudahan para investor untuk berinvestasi di Kota Baubau,” jelasnya.

Diungkapkan, meski investasi tersebut tidak dirasakan langsung oleh pihak Pemkot Baubau baik dari segi pendapatan atas pengelolaan izin usaha, namun diyakini pihaknya akan memberikan dampak pada masyarakat Kota Baubau. Sehingga tidak ada alasan Pemkot Baubau untuk mempersulit investor untuk menamamkan modalnya di Kota pemilik benteng terluas di dunia ini.

“Kita tidak mampu untuk membangun daerah ini sendiri tanpa kita menggandeng investor untuk berinfestasi di Kota Baubau. Jadi investasi itu begitu pentingnya bagi sebuah daerah yang ingin maju dan berkembang,” ungkapnya.

Ditegaskan, bila dalam perjalanannya investasi itu berbenturan dengan RTRW Kota Baubau, dimungkinkan pihaknya untuk direvisi. Maka dari itu, dalam revisi RTRW nantinya diperlukan wawasan jangka panjang untuk memikirkan dinamika pembangunan kota.

“Bila RTRW menghambat dinamika perkembangan sebuah kota maka dimungkinkan RTRW itu untuk direvisi dengan catatan RTRW tersebut sudah berjalan 5 tahun. Kalau asas manfaat kawasan itu dipertahankan maka dinamika dikawasan itu akan melambat jadi kita harus memilih dan memilah mana yang harus diutamakan,” tutupnya. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.