Tiga Kades di Mubar Masih Enggan Serahkan Pengelolaan Pasar ke Pemkab

274
Pakhrun

 

LAWORO – Maksimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pengelolaan pasar tipe D di Kabupaten Muna Barat (Mubar) terus diintensifkan. Ada 10 pasar dari total 13 pasar sudah dikelola.

Hanya saja, dari jumlah itu, masih ada tiga pasar yang belum dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pasalnya, Pemerintah Desa (Pemdes) enggan menyerahkan pengelolaannya terhadap pemerintah setempat.

Tiga pasar yang Masih dikelola pemerintah desa si Mubar itu yakni pasar di Matakidi, pasar di desa Mekar Jaya (SP1) serta pasar Tongkoeya di Lasosodo.

Para Kades bersikukuh tak menyerahkan pengelolaan pasar ke Pemkab karena telah dikelola desa yang telah diatur dalam peraturan desa alias Perdes.

“Mereka tidak mau menyerahkan pada Pemkab. Alasannya sudah ada Perdes. Nah, retribusi yang dilakukan oleh Perindag itu, bukan berdasarkan Perdes melainkan, Perda dan Permendagri,” kata Kadis Perindag Mubar, Pakhrun, Kamis (18/02/2021).

Kendati begitu, lanjut Pakhrun, masih bisa ditoleransi. Akan tetapi, tahun ini, pihaknya sudah tidak bakalan membiarkan hal itu dikelola desa. Sebab, ada peraturan lagi diatasnya yang mengatur soal pasar.

“Pengelolaan pasar itu, untuk memaksimalkan PAD. Makanya, tahun ini, tiga pasar itu, tidak boleh lagi dikelola desa. Kalau kita biarkan berarti melanggar ketentuan,” katanya.

Pakhrun mengaku, untuk 10 pasar yang sudah dikelola, per medio Juni 2020 lalu, bisa menyumbang PAD sebesar Rp 50 juta melalui retribusi pasar. Tentunya itu, sudah diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2018.

“Jadi, kalau kita kelola 13 pasar, berarti kita akan melebihi target setiap tahunnya untuk PAD. Karena, target kita kan cuman Rp 50 juta. Jadi, dengan maksimalnya itu, 13 pasar, PAD bisa diperoleh melebihi dari Rp 50 juta,” terang mantan Kadis Nakertrans ini.

Untuk itu, Pakhrun menghimbau para kepala desa, untuk pro aktif dengan patuh pada aturan yang lebih tinggi lagi.

Pakhrun menambahkan, masyarakat mesti tahu nominal sewa pada los-los pasar. Khawatirnya, jangan sampai ada oknum yang menaikkan jumlah sewa yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

“Tentang retribusinya, itu kan Rp 2.500. Rp 1.500 untuk sewa los, dan Rp 1000 untuk kebersihan pasar. Kita imbau masyarakat, kalau membayar, minta karcisnya. Jangan sampai tidak sesuai. Tetapi, kurang lebih beberapa bulan ini, belum ada keluhan lah,” tandas Pakhrun. (m1/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.