BP Jamsostek Sultra Bakal Gelar Roadshow  di 17 Kabupaten/Kota

38

 

Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara, Minarni Lukman
Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara, Minarni Lukman

Rakyatsultra.com, KENDARI,– Sebagai bentuk komitmen BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara dalam menindaklanjuti secara langsung Inpres Nomor 2 Tahun 2020.  Sesuai dengan penegasan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 

BP Jamsostek Cabang Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat akan melaksanakan roadshow Sosialiasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 di 17 Kabupaten/Kota di Sultra.

 

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara, Minarni Lukman kepada awak media dalam keterangan tertulisnya. Kamis (15/4/2021).

 

Lanjut Minarni menyampaikan bahwa  Roadshow yang dilaksanakan BP JAMSOSTEK Sulawesi Tenggara bertujuan untuk bersinergi dengan Pemerintah baik di tingkat Provinsi, Kota, maupun Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam  pengimplementasian Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

 

” Road show kali ini sesuai dengan penegasan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta  Nr⁵AMSOSTEK.,” ujarnya.

 

Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

 

Minarni menambahkan, dalam Inpres tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang ada disetiap daerah. Diantaranya adalah menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran. Mendorong pekerja PU, BPU, non ASN, dan Penyelenggara Pemilu agar menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Kemudian, mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi peserta BPJAMSOSTEK, 

 

”  yang terakhir adalah agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif sebagai salah satu kelengkapan dokumen” tutupnya. (P2)

 

 termasuk dengan Pemerintah Provinsi. Dimana roadshow tersebut akan dilaksanakan sepanjang bulan April Tahun 2021. 

Roadshow yang dilakukan merupakan bentuk komitmen BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara dalam menindaklanjuti secara langsung Inpres Nomor 2 Tahun 

Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 2 Tahun 2021 merupakan instruksi presiden yang bertujuan untuk optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara, Minarni Lukman mengungkapkan bahwa roadshow Sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ini merupakan bentuk tindak lanjut atas komitmennya untuk bergerak secara massive ke 17 Kabupaten/Kota. “harapan kami agar seluruh pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, seluruh Non ASN, pekerja penyelenggara pemilu serta pekerja rentan yang ada di Sulawesi Tenggara mendapatkan  perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk dapat menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD masing-masing” tutupnya. (P2)

 

 

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.