Ada Aduan Balon Rektor Plagiat, Tahapan Pilrek UHO Ditunda

129
Surat Dijen Dikti kemendikbud RI ke Senat UHO.

rakyatsultra.com – KENDARI – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) kembali meminta agar proses tahap penjaringan bakal Calon Rektor UHO dengan agenda penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon rektor agar ditunda pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, Dirjen Dikti juga meminta kepada Ketua Senat UHO yang kini dipimpin Prof. Takdir Saili agar menunda penetapan tiga calon rektor. Penundaan itu paling lambat hingga 19 April 2021.

Surat permintaan penundaan itu dilayangkan Dirjen Dikti bernomor: 0252/E/HK.02.01/2021 tertanggal 11 April, perihal penjaringan bakal calon rektor UHO periode 2021-2025, diteken langsung Nizam selaku Dirjen Dikti Kemendikbud.

Nizam dalam suratnya menerangkan, penundaan perlu dilakukan dikarenakan dua hal. Pertama, adanya aduan bakal calon yang tidak lolos penjaringan karena penjatuhan sanksi dari Senat UHO karena alasan self plagiasi. Kedua, adanya aduan dugaan plagiasi salah satu bakal calon rektor.

“Penundaan tahap menjaringan ini perlu dilakukan, demi kelancaran dan kesuksesan proses pemilihan rektor UHO periode 2021-2025,” kata Nizam sebagaimana bunyi suratnya.

Padahal pihak panitia telah menjadwalkan, Senin (12/4) dilakukan pemaparan visi, misi tujuh bakal calon (Balon) Rektor UHO, dan dilanjutkan penetapan 3 nama calon rektor.

Dari pantauan di lapangan, kegiatan tersebut bahkan sudah berjalan tertutup, sejumlah anggota senat terpantau terlihat memasuki gedung Sport Center UHO, lokasi yang dipakai untuk pelaksanaan pemaparan visi dan misi balon rektor.

Ketua Panitia pemilihan Rektor UHO Prof. Weka Widyawati yang dihubungi terpisah via whatshapp, Senin (12/4) membenarkan jika tahap pemilihan Rektor UHO ditunda dikarenakan adanya surat dari Dirjen Dikti.

“Rapat senat tentang pemaparan visi misi balon dan pemilihan calon rektor tadi sudah dibuka, lalu di skorsing sampai dengan paling lambat 19 April,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, salah satu balon rektor UHO Dr. Eng Jamhir Safani melayangkan protes dikarenakan, tindakan senat akademik UHO yang dinilai keliru mencoret namanya dari daftar balon rektor UHO, dengan menudingnya melakukan self plagiarism atau plagiat diri.

Sementara plagiat diri atau self-plagiarism tidak diatur dalam Permen tersebut. Artinya seorang penulis dapat atau bisa saja mengutip karya ilmiahnya sendiri.

Tindakan keliru tersebut oleh Jamhir diduga keras sengaja dilakukan oknum tertentu dalam panitia dan senat, guna menjegalnya menjadi peserta pemilihan calon rektor.

Buktinya, kata Jamhir, meski dirinya tidak melakukan tindakan plagiat, namun pihak panitia tetap mencoret namanya dengan menuduhnya melakukan tindakan plagiat diri atau self plagiarism.

Sedangkan plagiat diri atau self-plagiarism katanya, tidak diatur dalam Permenristekdikti Nomor 17 Tahun 2010, yang artinya seseorang tidak bisa diberi sanksi terkait plagiat diri dengan menggunakan Permenristekdikti tersebut.

Dijelaskannya, tuduhan plagiat diri itu dialamatkan kepadanya bermula dari dua laporan penelitiannya yang tidak terpublikasi pada publisher manapun.

Awalnya dirinya mencoba mengunakan dua laporan penelitiannya itu untuk mengurus KUM kenaikan pangkatnya ke Lektor kepala.

Namun kedua tulisannya itu (laporan penelitian) ditariknya kembali karena keduanya ada kesamaan pada satu paragraf, dan selanjutnya tidak digunakannya untuk penilaian KUM pengusulan Lektor Kepala.

Anehnya meski tidak melakukan tindakan plagiat seperti yang dilakukan calon rektor lain, namun senat tetap mencoretnya. Apalagi, Senat Akademik UHO pada tahun 2014 juga tidak pernah membentuk tim Ad Hoc untuk memeriksa kasus plagiat diri Dr. Jamhir.

“Memang pernah ada teguran tertulis dari Rektor UHO tahun 2014, tetapi bukan teguran karena melakukan plagiat, tetapi teguran atas plagiat diri,” sebutnya.

Yang lebih aneh lagi, katanya, kasus plagiat dari salah satu balon rektor lainnya yang jelas-jelas melakukan tindakan plagiat dibuktikan dengan keputusan berupa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Rekomendasi Ombudsman RI (ORI), justru tidak disinggung sama sekali Senat Akademik UHO. Bahkan diloloskan masuk dalam daftar balon rektor UHO tanpa dibahas.

Sementara dalam syarat pencalonan rektor di PTN sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 4 huruf M, ditegaskan calon rektor tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang mengatur tentang plagiat tertuang dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010. Dimana definisi tentang plagiat sangat jelas tertulis di Pasal 1 Ayat 1, yakni plagiat berkaitan dengan pengutipan karya ilmiah pihak lain tanpa menyebut sumber secara jelas.

Dengan demikian, harusnya sanksi terhadap dirinya tidak bisa diberikan dengan mengacu Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, karena yang bersangkutan tidak melakukan tindakan plagiat terhadap karya orang lain.

“Inilah kekeliruan Senat Akademik UHO, seseorang yang tidak melakukan tindakan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, justru diberikan sanksi plagiat. Ini pelanggaran nyata atas peraturan yang ada yang dilakukan. Boleh dikatakan sebagai tindakan penzoliman terhadap saya,” tuturnya.
Harusnya yang diperiksa adalah Ketua Senat UHO, mengapa bisa mengeluarkan Surat Rekomendasi Senat yang tidak pernah disepakati pembuatannya dan apalagi isi rekomendasinya.

“Ini sebenarnya tindakan kekeliruan serius dan sekali lagi Kemendikbud tidak bisa disalahkan karena Kemendikbud hanya menerima laporan berupa Surat Rekomendasi Senat tersebut,” ujarnya. (rs-FNN)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.