Jaksa Mulai Sidik Dugaan Korupsi SPPD Fiktif DP2KB Konawe

41
Bustanil N Arifin

 

UNAAHA – Dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Konawe TA. 2019 terus bergulir.

Dugaan Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar tersebut ditangani oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Reskrim Polres Konawe.

Bahkan terkait dugaan korupsi ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe mengaku telah menerima dua Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Reskrim Polres Konawe tertanggal 11 Januari 2021.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Konawe Bustanil N Arifin baru baru ini. Bustanil menuturkan, dalam perkara tersebut ada mata anggaran yaitu SPPD dan Program Kampung Keluarga Berencana (KB).

“Ada dua perkara di situ. Awalnya kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif ditangani Kejari, sementara kasus Kampung KB saat itu dilidik Polres. Kami koordinasi agar kasus dugaan SPPD Fiktif itu sekalian digabung di Polres,” bebernya.

Menyoal perkembangan kasus itu, mantan Kasipidsus Kejari Bombana ini belum memberikan informasi lebih detail. Sebab kata dia, pihaknya masih menunggu proses pemyidikan perkaranya dari Polres Konawe.

“Kami hanya menunggu berkas perkaranya untuk diteliti, adapun prosesnya penyidikannya itu di Polres Konawe,” ucap Bustanil.

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Konawe Iptu Husni Abda, S.IK mengatakan saat ini dugaan korupsi pada Dinas PP dan KB Konawe sudah ditingkatkan dari sebelumnya proses penyelidikan ke penyidikan.

“Sudak Sidik. Saat ini sementara pemeriksaan saksi. Setelah itu kami gelar perkara di Polda Sultra untuk penetapan tersangka,” pungkas mantan Kasat Narkoba Polres Kolaka itu.

Untuk diketahui, Kejari Konawe telah menerima dua SPDP dari Penyidik Tipikor Reskrim Polres Konawe. SPDP tersebut tertanggal 11 Januari 2021. Dua SPDP tersebut masing-masing dari inisial DS (Kadis) dan A (Bendahara).

Awal mulanya, Pada TA. 2019 Dinas PP dan KB Kabupaten Konawe menerima kucuran Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan fisik dan nonfisik sebesar Rp9,3 miliar untuk pembiayaan tiga item kegiatan.

Ketiga kegiatan dimaksud yaitu kegiatan Integrasi Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya di Kampung KB dengan anggaran Rp3.918.500.000.

Kemudian Kegiatan Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD dengan anggaran Rp2.682.000.000.

Dan yang terakhir, anggaran dukungan bagi Balai Penyuluhan KB sebesar Rp2.790.580.800.

Akan tetapi ketiga item kegiatan oleh Dinas PP dan KB Konawe ini disinyalir tidak dijalankan secara baik dan benar, sehingga ditemukan dugaan korupsi dalam pelaksanaannya sebesar Rp1,8 miliar oleh BPKP Sultra. (cr2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.