PT AMI Pastikan Aktivitas Perusahaan Berada di Kawasan APL

Hasil RDP Bersama Komisi III DPRD Sultra

10

 

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sultra bersama General Manager PT AMI, Naja Sitaba, Poros Muda Sultra dan instansi terkait. Foto: Herdi/Rakyat Sultra.

 

KENDARI – General Manager PT Akar Mas Internasional (AMI), Naja Sitaba membantah tudingan Poros Muda Sultra terkait dugaan perambahan kawasan hutan dan dugaan ilegal mining di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Bantahan ini Naja sampaikan saat pihaknya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sultra, Poros Muda Sultra, Dinas Kehutanan Sultra, Dinas Perhubungan Sultra dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra. Termasuk dari Ditreskrimsus Polda Sultra, Rabu (6/4/2021) di Gedung DPRD Sultra.

Naja memastikan aktivitas yang dijalankan PT AMI bukanlah dalam kawasan hutan sehingga tak perlu melalui pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sebab, sambung dia, status lahan yang digunakan PT AMI sejak 2010 hingga sekarang merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang bersertifikat dan memiliki Surat Penguasaa Tanah (SPT).

“Apa yang dipikir itu semua salah kaprah, tidak ada data yang valid. PT AMI itu mempunyai IUP adalah hutan konversi. Artinya, hutan konversi adalah hutan yang sudah dilakukan perubahan dari hutan kawasan menjadi Area Penggunaan Lain (APL). Kita menambang sejak 2010, kalau toh akar mas tidak mempunyai APL, nah kita masuk kawasan hutan, dari kemarin-kemarin (pasti, red) kita sudah diperiksa oleh pihak terkait,” beber Naja, Selasa (23/3/2021) kepada media.

Naja menyesalkan tudingan itu. Pasalnya, PT AMI menambang sejak 2010 sampai saat ini. Tetapi mencuat tudingan kalau pihaknya tidak memiliki IPPKH dalam menjalankan aktivitas di lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 225 hektar.

“Untuk apa kita punya IPPKH kalau kita ada APL. Kan begitu. Jadi semua pernyataan itu tidak benar. Pertama, APL itu adalah eks area transmigrasi Hakatutobu, semua yang ada di area itu mempunyai hak atas tanah yaitu ada namanya SPT, terus ada sertifikat. Mereka-mereka (warga, red) yang punya lahan disitu kita memberikan kontribusi yang namanya Royalti. Bagaimana, adakah kira-kira kawasan yang ada sertifikatnya, ada ngak ? kita bicara logika ini. 2010 kita di APL kok ribut-ribut tidak miliki IPPKH untuk apa kita IPPKH,” tegasnya.

Berita terkait

Naja menambahkan bahwa sejak kurang lebih 10 tahun beroperasi, pihaknya tidak pernah mendapat teguran dari pihak-pihak terkait aktivitas pertambangan nikel yang dijalankan. Artinya, kata Naja, pihaknya tidak melanggar ketentuan apapun.

“Izin IUP PT AMI pertama kali keluar November 2009 seluar 225 hektar. Kami tidak pernah terusik, hari ini kami tidak pernah ada teguran-teguran, seharusnya dinas terkait harus ada teguran kepada kami (kalau ada pelanggaran, red). Kami tidak pernah menambang di luar IUP,” tegasnya.

Diakhir wawancara, Naja memastikan, pihaknya telah berkontribusi terhadap masyarakat sekitar perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut CSR.

“Kita lakukan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk sosial dan non sosial. Sosialnya itu kita mengarah pada pemberdayaan masyarakat, pelatihan-pelatihan masyarakat sekitar. Terus kita juga memberikan beasiswa kepada masyarakat. Tak luput juga kita sentuh aspek religinya, bantuan ke masjid,” pungkas Naja.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, memastikan berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB), PT AMI memang berada di APL.

“Berdasakan RKAB yang kita setujui PT Akar Mas tidak ada IPPKH, persetujuan RKAB nya hanya ada lama APL. Kalau ada dalam kawasan hutan berarti sudah tidak sesuai RKAB yang kita setujui,” terangnya.

Diketahui dalam RDP kemarin yang di pimpin Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi, belum ada kesimpulan terkait hal ini sehingga pihaknya mengskorsing dan merencanakan RDP selanjutnya. (r6/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.