Pemkot Akan Bantu Pembuatan e-KTP Transgender

18

 

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof Dr Zudan Arif Fakrullah SH MH didampingi, Plt Kadis Dukcapil Kota Kendari, Ir Agus Salim Safrullah MS saat berkunjung di Kota Kendari, beberapa waktu lalu. Foto: IST.

 

KENDARI – Sesuai arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh pada setiap rapat-rapat secara virtual, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) daerah-daerah di seluruh Indonesia, membantu transgender mendapatkan dokumen kependudukan.

Pelaksana Tugas Kadis Dukcapil Kota Kendari, Ir Agus Salim MS langsung bergerak cepat dengan mengimbau kepada kaum transgender, agar segera mengurus dokumen kependudukan (e-KTP).

Menurut Agus, Minggu (2/5/2021), sesuai amanah UU Nomor 24/2013 jo UU No. 23/2006 tentang Adminduk, bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP, Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, seperti pelayanan BPJS, Bansos, dan lain-lain.

Dia melanjutkan, pihak Dinas Dukcapil akan membantu dan memudahkan pelayanan e-KTP bagi kaum transgender tanpa diskriminasi.

“Kami merasa berwajiban melayani mereka sebagai bagian dari WNI penduduk di Indonesia. Mereka juga makhluk Tuhan yang wajib kami layani dengan nondiskriminasi dan penuh empati,” ungkapnya.

Pelayanan mendapatkan e-KTP, menurut Asisten I Pemkot Kendari ini akan dipermudah jika sudah memenuhi persyaratan, yaitu usia 17 tahun keatas, WNI, melampirkan Kertu Keluarga dan Akta Kelahiran, dan mengikuti proses rekam data di kantor Dukcapil Kota Kendari.

Mantan Kadis Perikanan dan Kelautan Kota Kendari ini melanjutkan, bagi yang sudah merekam data, caranya: harus diverifikasi dengan nama asli sesuai dengan alamat asalnya. Jika telah berganti nama atau berganti jenis kelamin, harus membawa dokumen otentik pengesahan kelamin laki-laki atau perempuan yang diterbitkan oleh pengadilan.

Karena, masih dia, dalam kolom jenis kelamin, hanya dikenal dua yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak dikenal kolom jenis kelamin transgender. Atau jika telah berganti nama, harus dibuktikan putusan pengadilan.

“Jadi tidak dikenal nama alias, misalnya nama Jono tidak boleh langsung diganti Jeni tanpa putusan dari pengadilan negeri,” katanya.

Dia menambahkan, adapun jumlah data transgender di Kota Kendari, hingga saat ini belum memperoleh laporan dari masing-masing tim rekam data baik di kantor induk Dinas Dukcapil Kota, maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di masing-masing kecamatan. (rls/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.