Wagub Sultra dan Forkopimda Dengar Arahan Presiden Terkait Covid-19 dan Ekonomi

48

Rakyatsultra.com, KENDARI,– Forkopimda Sultra berkumpul di Ruang Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam agenda mengikuti Pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021.

Karena suatu urusan yang tidak dapat ditinggalkan, Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH., berhalangan hadir. Namun segala informasi penting yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dapat dicatat dengan baik oleh Wakil Gubernur Sultra DR. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE., M.Si., Wakil Ketua I DPRD Sultra Heri Asiku, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra Sarjono Turin SH., MH., Danrem 143/HO Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan, SE., M.B.A., Kabida Sultra Brigjen TNI Raden Toto Oktaviana, S.Sos., Danlanud HLO Kendari Kolonel Pnb Muzafar, S.Sos.,M.M., Danlanal Kendari Kolonel Laut (P.) Andike Sry Mutia, S.Sos. (diwakili).

Konferensi video bersama Presiden Joko Widodo diikuti seluruh Kepala Pemerintahan Provinsi, dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Turut mendampingi Presiden Joko Wisodo dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Prof. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Prof. M. Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kepada seluruh Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar segera membelanjakan APBD masing-masing untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah pandemi Covid-19, terutama pada Kuartal II/2021.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kepala daerah perlu mempercepat belanja APBD, khususnya belanja modal. Hingga Maret 2021, belanja modal baru terealisasi 5,3 persen, padahal perputaran uang dari belanja modal tersebut sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.

 

“Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menjelaskan, bahwa kepala daerah perlu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi masyarakat dengan mempercepat belanja APBD, sekaligus menginformasikan bahwa dana pemda yang mengendap di bank saat ini senilai Rp182 triliun segera terbelanjakan.

Presiden Joko Widodo juga meminta kepala daerah untuk menganggarkan bansos demi meringankan beban masyarakat, terutama yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, kehadiran bansos juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hingga awal April 2021, penyaluran bantuan sosial baru sekitar 32 persen. Jika penyaluran bantuan sosial dipercepat, Presiden Joko Widodo optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2021 akan lebih baik dari kuartal-kuartal sebelumnya.

“Apalagi, beberapa parameter pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil positif. Misalnya Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur yang mencapai 53,2, peningkatan konsumsi listrik, serta kenaikan impor barang modal,” kata Presiden Joko Widodo.

Indeks Keyakinan Konsumen juga naik dari posisi 84,9 menjadi 93, dan Indeks Penjualan Ritel naik ke posisi 182,3.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan para kepala daerah untuk mempermudah masuknya investasi, baik investor asing maupun domestik. Apalagi, Pemerintah Pusat bersama DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja yang memberikan berbagai kemudahan bagi investor.

Menurut Presiden Joko Widodo, kehadiran investasi dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi karena kemampuan APBN dan APBD sangat terbatas. Jika semua upaya itu berjalan, target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen dapat tercapai tahun ini. Hal tersebut dimulai dengan sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2021. Kata Presiden Joko Widodo, “April, Mei, dan Juni tahun ini sangat-sangat menentukan.”

Khusus di kuartal II/2021, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen. Target tersebut akan tercapai apabila upaya pemulihan ekonomi berjalan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19 di berbagai wilayah.

 

Belajar dari India

Presiden Joko Widodo bahwa India sempat menurunkan kasus Covid-19 hingga 10 ribu kasus per hari. Namun, dalam beberapa hari terakhir, India mengalami lonjakan penularan virus Corona yang bahkan sempat mencapai 350 ribu kasus aktif dalam sehari.

“Ini yang menjadi kehati-hatian kita semuanya. Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India, dan juga tidak hanya di India, ada di Turki, kemudian ada di Brasil, dan beberapa di Uni Eropa,” demikian Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo pun meminta kepala daerah untuk mengikuti perkembangan kasus harian Covid-19 di wilayah yang mereka pimpin. “Begitu naik sedikit, segerakan untuk ditekan kembali agar terus menurun,” tegas Presiden Joko Widodo.

 

Menurut presiden, sudah mulai terjadi kenaikan kasus Covid-19 di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Sehingga Presiden Joko Widodo juga mengimbau agar kepala daerah waspada terhadap libur panjang Idul Fitri, khususnya potensi pengabaian larangan mudik.

Presiden Joko Widodo serius menegaskan, “hati-hati. Cek, kendalikan, dan pengaturan yang mudik itu sangat penting sekali.”.

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.