ASN Konkep Tak Gubris Larangan Bupati Agar Tak Keluar Daerah

227
Apel pagi ASN Konkep.

 

LANGARA – Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Ir H Amrullah MT terus berupaya mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di daerah yang dipimpinnya itu. Bahkan mengeluarkan Surat Edaran (SE) melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Konkep untuk keluar daerah.

Meski ada pelarangan, namun banyak ASN Konkep yang tidak mengindahkan surat edaran Bupati itu, terbukti saat apel pagi, Senin 19 Juli 2021 tampak berbeda dengan hari biasanya. Terpantau para pegawai tidak lagi memadati apel gabungan yang dipimpin Sekda Konkep Ir H Cecep Trisnajayadi MM itu.

Diperparah lagi beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga ikut-ikutan bolos. Seperti Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kadis Perizinan Terpadu Satu Pintu, Trasmigrasi dan Penanaman Modal (PTSP, Trasmigrasi dan PM), Perindagkop, Pertanian, dan Kadis PUTR. Sementara Kadis PMD masih sementara isolasi mandiri karena terpapar Covid-19.

Sekda Konkep Ir H Cecep Trisnajayadi MM saat memimpin apel pagi gabungan itu menyampaikan, bahwa dirinya prihatin dengan kelakuan ASN yang masih saja sering meninggalkan tugas.

Berita terkait

Bupati Konkep Larang ASN Keluar Daerah

“Kasian daerah ini. Di sini kita cari makan, mestinya jangan lalaikan kehadiran berkantor sebab ini menjadi tolok ukur utama apakah kita ini pengabdi atau pembangkang,” sebutnya.

Kata ia, surat edaran Bupati Konkep sudah jelas melarang ASN tidak bepergian selama 14 hari terhitung sejak 7 hingga 21 Juli 2021 demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya di Pulau Wawonii.

“Tidak ada libur iduladha, hari Rabu 21 Juli saya akan inspeksi mendadak,” bebernya.

Usai memimpin apel pagi, Ir H Cecep Trisnajayadi MM menyampaikan kepada awak bahwa kehadiran ASN ditaksir sekira 70 persen yang hadir menjalankan tugas, 5 persen tidak hadir karena alasan jelas sementara 25 persen lagi tidak menjalankan tugas tanpa ada alasan yang jelas.

“Kita ini pegawai yang diatur oleh aturan yang sifatnya mengikat, kita ini berfungsi sebagai pembantu Bupati dalam menjalankan tugas. Seharusnya larangan Pak Bupati untuk tidak keluar daerah jangan dilanggar. Kami jadikan pelanggaran ASN ini sebagai rujukan pemberian sanksi,” ancamnya tegas. (r2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.