Ini 12 Poin Penting yang Wajib Diingat Setelah Pemkot Kendari Perpanjang PPKM Mikro

67

 

Sulkarnain Kadir.

 

KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro 25 Juli 2021.

Hal ini diketahui usai Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir mengikuti video conference bersama Presiden Republik Indonesia (RI) pada Senin, 19 Juli 2021, yang diikuti para Menteri dan Gubernur serta Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

Dikesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan penerapan PPKM Mikro di Kota Kendari akan berlangsung hingga 25 Juli 2021.

Wali kota juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami selaku Pemerintah Kota Kendari, berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk memperpanjang masa PPKM Mikro di Kota Kendari,” ungkapnya, baru-baru ini.

Diketahui, pelaksanaan PPKM di Kota Kendari dalam dua pekan menunjukkan angka kesembuhan yang signifikan.

“Alhamdulillah hasil evaluasi kita sejak diterapkannya PPKM Mikro di Kota Kendari, relatif berjalan cukup efektif dan ini berdasarkan data yang masuk setiap hari dalam basis data kita. Kami bersyukur dalam dua pekan terakhir, sudah mulai terjadi angka kesembuhan yang mengimbangi angka penambahan positif,” cetus orang nomor satu di Kota Kendari ini.

Wali Kota Kendari bilang, perpanjangan PPKM ini merupakan relaksasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Pengaturan pengetatan PPKM Mikro di Kota Kendari berdasarkan Surat Edaran Wali Kota dilaksanakan berdasarkan ketentuan.

Pertama, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75 persen WFH dan 25 lima persen WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring atau online.

Ketiga, sektor esensial bisa tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan (kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Keempat, kegiatan restoran untuk makan di tempat (dine in) dibatasi hanya 25 persen dan maksimal sampai pukul 17:00 WITA. Sementara untuk take away dan pesan antar dibatasi sampai pukul 20:00 WITA, serta Tempat Hiburan Malam (THM) dibatasi sampai pukul 20:00 WITA.

Kelima, pusat perbelanjaan Mal diperbolehkan buka sampai maksimal pukul 17:00 WITA dengan kapasitas 25 persen.

Keenam, proyek konstruksi dapat beroperasi sampai 100 persen.

Ketujuh, kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk sementara ditiadakan.

Kedelapan, semua fasilitas publik ditutup sementara waktu, serta kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan mengganggu ketertiban umum dilarang untuk sementara waktu.

Kesembilan, seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup.

Kesepuluh, seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup sementara waktu.

Kesebelas, kegiatan transportasi umum akan diatur oleh Pemerintah Daerah untuk kapasitas dan protokol kesehatan.

Keduabelas, pengetatan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021. (r6/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.