Berhentikan Sembilan Perangkat Desa, Kades Laeya Dinilai Telah Labrak Aturan

455
Aparat Desa Laeya yang diberhentikan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

 

KENDARI- Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Laeya, telah mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Buton Utara (Butur) bahkan telah diadakan pengkajian kembali karena menimbulkan polemik yang berkepanjangan terhadap keabsahan dari unsur-unsur dan bukti pendukung dari landasan hukum pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Laeya.

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan sekretaris Desa Laeya, Kecamatan Wakorumba Utara, Alif Boy saat ditemui di Kendari, Selasa (21/9/2021).

Dijelaskan, langkah Pemda Butur melalui surat pemberhentian perangkat Desa Laeya nomor, 005/29 tanggal 9 April 2021 telah dilaksanakan upaya penyelesaian atau mediasi secara maksimal pada 15 April 2021 sehingga dari hasil kajian dan pembahasan terhadap keinginan penjabat (Pj) kepala Desa Laeya, disimpulkan bahwa surat keputusan (SK) pemberhentian perangkat Desa tanpa adanya rekomendasi tertulis dari camat Wakorumba Utara telah melanggar hukum.

“Jadi, hasil mediasi yang kami lakukan bahwa kabag hukum dinas pemberdayaan masyarakat Desa Butur menjelaskan SK yang dikeluarkan kepala desa tanpa rekomendasi dari camat itu cacat hukum. Tapi sampai sekarang Pj kepala desa masih menggunakan SK itu untuk keberlangsungan sistem pemerintahan desa,” ungkapnya.

Ia mengatakan, Pj Kepala Desa Laeya telah melanggar pasal 69 UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 43 tahun 2014. Kemudian pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Laeya sebanyak 9 orang tidak cukup alasan dan bertentangan dengan regulasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan perda nomor 3 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Sementara itu, mantan kepala seksi pemerintahan Desa Laeya, Mei S.P mengungkapkan, adapun 9 orang perangkat Desa Laeya yang diberhentikan yaitu, Alif Boy (Sekdes), Laode Rahmat Kendo (kepala urusan tata usaha dan umum), La Runi (kepala urusan keuangan), Fatarudin (kepala urusan perencanaan), Mei (kepala seksi pemerintahan), Harnia (kepala seksi kesejahteraan), Rusnia (kepala seksi pelayanan), Buana (kepala dusun Ini Menara), La Haini (kepala dusun II Rumbia).

Lanjutnya, Pj kepala Desa Laeya, Laode Abdul Rislyn diangkat sejak 7 Januari 2021. Untuk SK pemberhentian pertama 11 Januari dan SK kedua 18 Januari terkait pemberhentian aparat desa. SK Pj kepala desa Laeya bahwa perangkat desa diberhentikan dengan alasan karena memosting SK Bupati di medsos.

“Pergantian perangkat Desa Laeya, Wakorumba Utara syarat cacat hukum, dengan mengangkat perangkat desa yang masih tinggal di tanah rantau Papua, kedua mengangkat perangkat yang sedang berada di Pulau Jawa,” ucapnya.

Pihaknya sudah berkali-kali layangkan surat, dan sudah datanggapi oleh instansi terkait agar membatalkan SK pemberhentian tersebut. Namun, hingga saat ini, Pj kepala Desa Laeya belum juga mengindahkannya.

“Siapapun yang menjadi Kepala desa dan perangkat Desa di Laeya kami akan terima tapi harus sesuai dengan mekanisme yang ada. Agar komunikasi dengan masyarakat terbangun dengan baik,” tutupnya. (r5/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.