Dilindungi Aparat Kepolisian, PT Pelindo IV (Persero) Kendari Monopoli Bongkar Muat Di Terminal Petikemas Kendari New Port

576
PT Pelindo IV (Persero) Kendari
PT Pelindo IV (Persero) Kendari

KENDARI –– Salah satu ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah praktik monopoli sebagai kegiatan yang dilarang. Larangan praktik monopoli dilandaskan pada dampaknya yang tidak hanya merugikan sesama pelaku usaha tetapi juga merugikan konsumen bahkan perekonomian nasional.

Indikasi adanya Praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) Kendari terkait pelayanan jasa bongkar muat petikemas di pelabuhan Kendari New Port

Hal itu dikeluhan dari kalangan pelaku usaha yang merasa jatahnya diambil alih oleh PT Pelindo IV (Persero) Kendari. Salah satunya TKBM Tunas Bangsa Mandiri (TBM), Syarifuddin selaku sekretaris  TKBM Tunas Bangsa Mandiri (TBM) mengeluhkan monopoli tersebut karena PT Pelindo IV (Persero) Kendari sendiri telah menjadi TKBM, selain bertindak selaku penyedia jasa.

Syarifuddin  menjelaskan, berdasarkan data yang dimilikinya, kisruh antara 2 kelompok buruh yakni Koperasi TKBM Karya Bahari dan Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri terindikasi dimanfaatkan oleh Pelindo IV Kendari,  dengan melakukan Monopoli pengelolaan bongkar muat di pelabuhan Kendari New Port.

 

“Pelindo IV Kendari  telah masuk ke segmen bongkar muat padahal seharusnya mereka hanya bertindak sebagai penyedia jasa saja.dan Semenjak  Pekerjaan kami di ambil alih oleh Pelindo IV Kendari di bulan Maret 2021 hingga  September  2021 ini. Sudah  6 bulan lamanya TKBM Tunas Bangsa Mandiri tidak bekerja, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, ”ucapnya, kepada Rakyatsultra.com (Group Media Fajar -Jawapos), Sabtu (10/9/2021).

 

Dengan adanya dugaan praktik monopoli di pelabuhan pelabuhan New Port Bungkutoko Kendari,  berisiko menghilangkan mata pencahariaan  ratusan buruh di TKBM Tunas Bangsa Mandiri .

 

Sebelumnya, Koperasi Tunas Bangsa Mandiri telah meminta agar kegiatan bongkar muat tetap dilakukan sambil mencari solusi pemecahan masalah yang terjadi. Akan tetapi, pihak PT Pelindo tetap juga bersikeras untuk tidak mau mengeluarkan SPT untuk TKBM Tunas Bangsa Mandiri. Dengan alasan inilah, pihak PT Pelindo mengambil alih kegiatan bongkar muat sendiri yang dikawal oleh pihak keamanan, yaitu Polres Kendari, Brimob Polda Sultra, dan Polsek KP3 Kendari.

 

Lanjut syarifuddin mengungkapkan , Hingga hari ini TKBM Tunas Bangsa Mandiri juga belum diberikan kepastian kapan akan bekerja. Hingga hari ini PT Pelindo IV (Persero) Kendari mengambil alih pekerjaan masyarakat buruh di bungkutoko yang sebelumnya haknya untuk melakukan bongkar muat. Sedangkan kegiatan bongkar muat hingga saat ini di Terminal Peti Kemas KNP diambil alih oleh PT Pelindo IV (Persero) Kendari.

 

Jadi, jika diakumulasi, TKBM Tunas Bangsa Mandiri sudah tidak bekerja selama kurang lebih 6 bulan dan diperkirakan uang hasil bongkar muat yang biasanya diterima jika 6 bulan bekerja oleh TKBM sekitar lebih dari  Rp 4,8 Miliyar, masuk ke kas PT Pelindo.

 

“Pengurus Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri berasumsi bahwa permasalahan yang terjadi hingga TKBM Tunas Bangsa Mandiri tidak bekerja saat ini, adalah skenario atau masalah yang sengaja dibuat demi kepentingan bisnis oknum-oknum tertentu, bukan karena konflik antara 2 TKBM,” pungkasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu , General Manager PT Pelindo IV Kendari Suparman, mengatakan, terkait dugaan isu monopoli yang dilakukan PT Pleindo IV Kendari merupakan hal yang sensitif, ” Hal ini sensitif dan Tim sedang bekerja jangan  sampai ada lagi  info-info atau berita-berita yang dapat  memperkeruh suasana..maka baiknya semua menahan diri dan akan sampai waktunya semua disampaikan ke wartawan untuk diberitakan. Kalau untuk konsumsi publik silahkan ke kantor ketemu dengan Manager SDM dan UMUM,” tandasnya.

 

Sebelumnya di beritakan, Anggota Komisi V DPR Irwan Fecho menegaskan monopoli dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan harus diminimalisir. Irwan menuturkan harus ada keseimbangan antara perusahaan bongkar muat swasta dan BUMN.

 

“Ini bagaimana ke depan, Kemenhub membuka kesempatan yang sama antara BUMN dan swasta dalam pengelolaan bongkar muat di pelabuhan,” kata Irwan.

 

Dia menjelaskan, hal tersebut sangat dibutuhkan agar menjaga kondusivitas dan pemerataan ekonomi. Terlebih, Irwan menilai saat ini tengah terjadi pandemi Covid-19 sehingga yang sifatnya monopoli harus diminimalisasi.  (p2)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.