Inspektorat Baubau Rupanya Tak Menganalisa Anggaran Pengadaan Masker Dinkes yang Diduga Rugikan Negara Rp1,93 Miliar

196
Laode Hambali

 

BAUBAU- Dugaan kerugian negara dalam pembelian masker ditengah pandemi Covid-19 di Kota Baubau tahun 2020 menyisakan sejumlah tanya sejumlah kalangan. Itu karena kucuran anggaran di tengah kondisi darurat menerpa Kota Baubau itu tidak melalui review (analisa) oleh pihak Inspektorat Kota Baubau.

Kepala Inspektorat Kota Baubau, Laode Hambali menuturkan penggunaan anggaran penanganan covid-19 di Indonesia khususnya Kota Baubau ditahun 2020 terbilang cukup mudah dan terkesan mengabaikan sejumlah aturan yang ada.

Namun demikian, dengan mudah dan gambangnya melakukan penggunaan anggaran membuat pihaknya harus mereview terlebih dahulu sebelum dana itu dikucurkan.

“Kalau dana penanganan Covid-19 tahun 2020 kemarin kita harus reviuw dulu sebelum dicairkan oleh pihak keuangan. Dan itu terjadi disemua dana yang dianggarkan melalui bantuan tidak terduga (BTT) penanganan Covid-19,” tuturnya.

Kata dia, dalam kasus yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kota Baubau dipastikan pihaknya tidak melalui review oleh tim auditor internal Kota Baubau. Pasalnya, dana pembelian masker yang mencapai Rp 3,3 miliar lebih itu bukan merupakan dana BTT penanganan Covid-19 di kota pemilik benteng terluas di dunia itu.

“Dana itu adalah dana belanja di Dinas Kesehatan Kota Baubau yang langsung melekat di pagu anggaran instansi tersebut. Jadi bisa langsung digunakan tanpa melalui proses reviuw kami untuk menentukan standar kewajaran harga barang,” tambahnya

Dia menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan dana pembelian masker di Dinas Kesehatan Kota Baubau mendapat perhatian serius oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui laporan hasil pemeriksaannya tersebut. Apalagi, BPK RI mengamanatkan pihaknya untuk sesegera mungkin melakukan audit kesesuaian standar harga pengadaan barang dan jasa di Kota Baubau itu.

“Kalau anggaran ini melalui review kami di Inspektorat pasti tidak akan terjadi. Karena tim auditor kami pasti akan melakukan kecocokan harga dengan instansi lain. Manakala ada perbedaan satuan harga pasti kami akan tolak dan diminta untuk disesuaikan kembali dengan harga kala itu,” jelasnya.

Atas insiden tak dianalisanya harga pengadaan masker di Dinas Kesehatan Kota Baubau itu, BPK RI menemukan dugaan kerugian daerah hingga mencapai Rp 1,93 miliar.

Meskipun pengadaannya dilakukan dengan penunjukan langsung dengan alasan kondisi darurat, namun bila ditemukan kerugian negara maka seyogyanya kerugian negara tersebut wajib dikembalikan oleh pinak penyedia.

“Nantinya dalam pemeriksaan oleh tim auditor di lapangan, kami akan memanggil para penyedia masker di Dinas Kesehatan Kota Baubau ini. Kalau ada indikasi kerugian negara maka kami akan mengajukan laporan hasil kerja kami di BPK RI untuk kemudian dilakukan tindak lanjut,” tutupnya. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.