Pemda Koltim Gandeng BPN Perkuat Reformasi Agraria

11

 

Bupati Koltim saat membuka Penyuluhan Penangan Akses Reformasi Agraria. Foto: Iwal/Rakyat Sultra.

 

TIRAWUTA – Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur, hadir dan membuka kegiatan penyuluhan sekaligus sosialisasi Penanganan Akses Reformasi Agraria Tahun Anggaran 2021, di Kantor Camat Lambandia, Selasa (7/9/2021).

Acara dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Koltim, Hj. Kusniayati S.SiT, M.Pub selaku pelaksana kegiatan bersama jajarannya, Kapolsek Lambandia, camat, pimpinan OPD, Kades dan lurah.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan bahwa pelayanan akses reformasi agraria merupakan upaya pemberian kesempatan akses permodalan, maupun bantuan lain kepada setiap reformasi agraria atau masyarakat, dalam rangka peningkatan pendapatan perkapita, juga objek reformasi agraria untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Pelayanan akses reformasi agraria ini tentunya bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat, olehnya ini menjadi langkah awal untuk kepentingan publik,” ucap bupati.

Lanjut kosong satu Koltim ini, dalam rangka penanganan reformasi agraria, terdapat empat rujukan model pemberdayaan tanah masyarakat, berdasarkan hasil implementasi kegiatan, penataan akses di lokasi file proyek 2020 lalu.

Pertama, pemberdayaan tanah masyarakat berbasis kemitraan yang memiliki cakupan luas meliputi perilaku, sikap dan nilai. Teknik kemitraan dapat mengatasi kendala pendanaan di tingkat masyarakat yang memiliki wawasan sebagai contoh ke petani atau peternak.

“Kemitraan juga dapat menjamin pemasaran atau harga hasil produksi petani pada sisi ini memperoleh manfaat yang besar, karena menyuplai bahan baku,” lanjutnya.

Kedua pemberdayaan tanah masyarakat berbasis penataan tata ruang, merupakan salah satu model yang diterapkan setelah penataan akses, melalui skema dedistribusi tanah yang diberikan kepada masyarakat.

Ketiga pemberdayaan tanah masyarakat berbasis pertanian korporasi, yakni pemberdayaan kooperatif farming merupakan model pemberdayaan petani, melalui kelompok dengan melakukan rekayasa sosial ekonomi teknologi dan nilai tambang.

Keempat pemberdayaan tanah masyarakat berbasis CSR. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan ini, mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitarnya.

CSR ini kata bupati, merupakan salah satu upaya menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan keseimbangan antara mencetak dan memelihara keuntungan, serta memelihara fungsi sosial lingkungan hidup. Konsep CSR merupakan konsep baru dalam dunia bisnis.

“Semua ini tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan fasilitasi akses permodalan karena dibutuhkan cara untuk menjembatani dan membantu masyarakat sebagai pelaku usaha mikro,” ucapnya.

Dengan adanya reformasi agraria ini, masyarakat dapat bertemu dengan lembaga keuangan perbankan atau non perbankan untuk mendapatkan akses permodalan, sehingga dengan kegiatan ini masyarakat mampu mengembangkan usahanya, sehingga bermanfaat, apalagi ditengah pandemi Covid-19.

Melalui kegiatan ini pula merupakan suatu usaha untuk membuka hilir suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat dengan menerapkan model yang transparan tanpa dipengaruhi oleh pelaku pasar lainnya seperti perantara.

Pemilik tanah yang telah atau belum di sertifikatkan sebutnya, dapat memperoleh modal, bantuan usaha, fasilitas usaha dan kualitasi tanah dari pemerintah.

“Kepada para pimpinan OPD untuk membantu dalam kegiatan ini sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Koltim, Kusniayati menjelaskan, kegiatan penanganan akses reforma agrarian ini adalah tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam rangka mendukung program pengelolaan pertanahan.

Maksud dan tujuan pelaksanaan penanganan reforma agraria, mendorong dilaksanakannya legalisasi aset oleh kantor pertanahan, terhadap bidang tanah yang sudah mempunyai akses dan model pemberdayaan tanah masyarakat yang terstruktur, komprehensif dan terintegrasi.

Sehingga bidang tanah hasil legalisasi aset ini, dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Disebutkannya, penerima manfaat dalam kegiatan ini, pertama masyarakat yang tanahnya telah dilakukan penataan aset, kedua masyarakat yang tanahnya belum dilakukan penataan aset penerima sertifikat hak atas tanah, ketiga masyarakat yang tanahnya dalam proses penataan aset.

Akses yang dilakukan, bersamaan dengan penataan sosial/sosial maffing, verifikasi dan data demografi, geografis, spasial serta informasi lainnya terhadap satu lokasi yang ditetapkan sebagai kegiatan penataan akses dan aset.

“Staf kantor pertanahan melaksanakan pendataan sosial yang ada dilokasi kegiatan penataan reforma agrarian dengan mengidentifikasikan dan memahami struktur sosial ekonomi dan budaya. Teknik ini ditentukan dengan mengumpulkan data secara langsung, menginterpretasikan berdasarkan data yang telah teranalisa,” terangnya. (p1/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.