Pemkab dan DPRD Konawe Revisi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah

40
Sekda Konawe Ferdinand Sapan (kiri) dan Wakil Ketua I DPRD Konawe Kadek Rai Sudiani (kanan) saat penyerahan Rancangan Revisi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. Foto: Asry/Rakyat Sultra.

 

UNAAHA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melaksanakan Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Revisi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah, Senin (20/9/2021).

Sebelum Rapat Paripurna dilaksanakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD terlebih dulu melakukan rapat pada Senin pagi untuk penetapan agenda paripurna tersebut.

Dalam rapat Bamus tersebut disampaikan bahwa dalam pembahasan lanjut Raperda tentang revisi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut akan dibentuk panitia khusus (Pansus).

Selain pembahasan Raperda, Bamus DPRD Konawe juga sempat menyinggung pembahasan RAPBD- P 2021 dan APBD induk 2022 meski tidak ada dalam agenda pembahasan sesuai undangan yang diterima Badan Musyawarah DPRD.

Alaudin dari Partai Bulan Bintang menyampaikan bahwa pada dasarnya Bamus bersepakat membantu Pemda dalam memuluskan semua program yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Namun kata dia, Bamus harus lebih hati-hati dalam pembahasan Raperda tersebut.

“Kita tidak ingin ada cela hukum dalam setiap keputusan yang telah disepakati secara bersama antara eksekutif dan legislatif,” katanya.

Sementara itu, Umar Dema dari Partai Nasdem sempat menyampaikan harapannya dalam rapat itu Ia berharap dalam pembahasan anggaran ke depan, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa bisa hadir sendiri dan tidak diwakilkan lagi seperti rapat- rapat sebelumnya.

Umar Dema juga sempat mengusulkan dalam rapat tersebut bahwa sebelum pembahasan dilanjutkan, akan dilakukan terlebih dahulu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Namun, hal itu tidak dapat dilaksanakan karena persoalan waktu yang cukup terbatas.

Terpisah, Kadek Rai Sudiani menyampaikan bahwa Rapat Bamus yang membahas Raperda Perubahan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah akan berlanjut ke Paripurna Penyerahan Raperda.

“Hasil Rapat Bamus mengagendakan penyerahan Revisi Perda Pengelolaan Keuangan pada hari ini Senin 20 September 2021 pukul 14.00 WITA,” katanya.

Menurut Kadek sapaan akrab Wakil Ketua DPRD Konawe itu, setelah Paripurna Penyerahan Raperda, selanjutnya akan dibentuk Tim Panitia Khusus (Khusus) untuk membahas Raperda dimaksud.

“Jadi revisi Perda Pengelolaan Keuangan Daerah ini dilakukan untuk dilakukan penyesuaian aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah,” tuturnya.

Dasar pembahasan revisi Perda Pengelolaan Keuangan ini lanjut dia itu karena telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Oleh karenanya masih kata Politiso Genrindra itu, perlu adanya pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang terbaru.

“Intinya, pembahasan Raperda ini untuk menyinkronkan semua aturan keuangan yang ada saat ini,” pungkasnya. (cr2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.