Semua Pejabat Eselon II Busel Ikut Uji Kompetensi

39

 

Tim panitia seleksi saat melakukan pemantauan uji kopetensi pejabat eselon II lingkup Pemkab Busel, Senin (20/9). FOTO : LM Suharlin/Rakyat Sultra.

 

BATAUGA-  Sebagai upaya membangun aparat sipil negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari KKN, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) menggelar uji kompetensi.

Kegiatan yang dihelat di Aula Gedung Wisata Rumah Jabatan Bupati Busel, Senin (20/9/2021) itu diikuti oleh seluruh pejabat eselon II lingkup Pemkab Beradat itu.

Bupati Buton Selatan, Laode Arusani menuturkan uji kompetensi merupakan bagian terpenting dalam menata birokrasi di Kabupaten Busel.

Dia meyakini dengan uji kompetensi dapat mengetahui dan menakar sejauh mana pemahaman para pejabat Busel dalam menjabarkan tupoksinya.

“Ini sangat penting dilakukan oleh Pemkab Busel. Karena dengan uji kompetensi seperti inilah para pejabat kita dapat memahami dan menggali potensi yang ada pada dirinya untuk kemudian dieksplor menjadi kegiatan yang tentunya untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini,” tuturnya.

Kata dia, pihaknya selaku pemantau kegiatan tersebut merasa sangat puas atas pemaparan yang dilakukan oleh para pejabatnya. Pasalnya, selain menjabarkan tupoksi dalam instansi yang dijabatnya saat ini, para pejabat eselon II yang dibinanya juga mampu mengesplor kemampuan dirinya untuk menunjang kegiatan di intansi lainnya yang belum pernah dijabatnya.

“Selain di instansinya para pejabat kita ini juga diberi tugas untuk bagaimana menjabarkan tugas di instansi lain yang diminatinya dan tentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan rata-rata mereka tanggap dan cakap dalam bertindak dan mengawal kebijakan Pemda Busel untuk menjadikan Busel menjadi daerah yang maju, sejahtera dan tentunya berdaya saing,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Busel, Firman Hamza menuturkan uji kompetensi merupakan tindak lanjut atas Undang-undang nomor 5 tahun 2014. Dimana, uji kompetensi berkaitan erat dengan masalah pemetaan dan penataan ASN kita di Bumi Beradat ini.

“Sedapat mungkin ini menjadi dasar atau legalitas formal kita dalam menata pejabat tinggi pratama untuk peningkatan performa layanan. Setidaknya kita dapat menciptakan pejabat-pejabat yang berkompenten dibidangnya,” jelasnya.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan uji kompetensi para pejabat lingkup Pemkab Busel tersebut diuji oleh panitia seleksi (pansel). Di mana, dalam pansel tersebut diketuai oleh Sekda Pemkab Busel, Kepala BKPSDM selaku sekretaris, akademisi dari universitas ternama dan tokoh masyarakat yang membidangi sosial kultural.

“Berbicara kualitas pemerintahan itu tentunya harus ditunjang dengan proses penataan aparatur yang legal. Dengan hal itu, Pemkab Busel melalui kebijakan Laode Arusani sebagai nakhodanya mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan rotasi, mutasi, promosi dan demosi harus dilakukan sesuai ketentuan dan uji kopetensi,” tutupnya. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.