BPJamsostek Hormati Putasan MK tentang Pembatalan Pengelolaan Dana Pensiun PNS

Kini Fokus Kejar Perluasan Kepesertaan

82

 

Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.

 

KENDARI – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang membatalkan pengalihan program Tabungan Hari Tua (THT) dan Pensiun untuk ASN dan TNI/Polri dari PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan (BPjamsostek).

Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, sebagai pihak terkait, instansinya menghormati dan menerima putusan tersebut.

“Sebagai badan hukum publik, semua kegiatan operasional BPJAMSOSTEK tentunya berdasar pada regulasi, termasuk perubahannya, seperti putusan MK ini,” jelas Anggoro dalam keterangan resminya, Kamis (14/10/2021).

Dijelaskan, sesuai Undang Undang (UU) SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan regulasi pendukung lain seperti Perpres 109 tahun 2013 dan Inpres No 2 tahun 2021, pihaknya tetap fokus berupaya memperluas kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh pekerja.

“Untuk perlindungan Jamsostek yang dilaksanakan BPJAMSOSTEK terdiri atas Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dan yang terakhir Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperluas kepesertaan, pihaknya terus mengedukasi pekerja, pemberi kerja, dan stakeholder lainnya bahwa manfaat program Jamsostek sangat baik dan lengkap.

“Contoh manfaat tersebut antara lain, perawatan dan pengobatan bagi korban kecelakaan kerja tanpa batasan biaya untuk peserta JKK, manfaat beasiswa hingga Rp174 Juta pada program JKK dan JKM, santunan kematian sejumlah Rp42 juta pada program JKM, hingga manfaat hasil pengembangan JHT di atas bunga deposito bank pemerintah,” ucapnya.

Anggoro mengharapkan dengan putusan MK ini, semua pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai haknya sebagai pekerja, dan sebagai warga negara Indonesia.

Di kesempatan yang berbeda, Minarni Lukman sebagai Kepala BPJamsostek Sulawesi Tenggara sangat menghormati dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

“Sejalan dengan pernyataan Direktur Utama BPJamsostek, dengan adanya putusan MK tersebut, setiap pihak dapat kembali fokus menjalankan fungsinya masing – masing. Termasuk kami BPJamsostek tetap berfokus untuk meningkatkan akuisisi perlindungan dan layanan terbaik bagi seluruh pekerja, khususnya yang ada di Sultra,” tutupnya. (r5/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.