FNPBI: Jangan Biarkan Pelanggaran Hukum Terus Berlangsung di Kendari New Port

346
Rakyatsultra.com, KENDARI – Sudah setengah tahun para pekerja bongkar muat di kendari new port atau KNP tidak bekerja, mereka sudah sangat sulit hidupnya dan resah. Mereka adalah korban kesewenan-wenangan penguasa lokal yang saling berkolaborasi menyingkirkan para pekerja yang tergabung dalam Koperasi Tunas Bangsa Mandiri (TKBM).
Hal itu diungkapkan oleh Lukman Hakim, Ketua Umum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) yang juga Wakil Ketua Umum DPP PRIMA.
Menurutnya hal itu berawal setelah adanya mobilisasi tenaga kerja bongkar muat secara ilegal karena menggunakan Koperasi Karya Bahari  yang telah diputuskan oleh pengadilan tak berhak beroperasi.

 

Mobilisasi tersebut dilakukan oleh PT Pelindo IV Kendari bekerja sama dengan KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) setempat. Bahkan Pelindo IV sempat memobilisasi pekerja yang tidak punya standar khusus TKBM.
“Pelindo IV pada kenyataannya telah memobilisasi pekerja secara ilegal karena melanggar SOP, bahkan ada pekerja  tak punya standar TKBM, ini jelas pelanggaran hukum” tegas Lukman.
Setelah perjuangan selama berbulan-bulan dan melelahkan akhirnya ada pertemuan antara tiga kementerian (kemenhub, kemenaker dan kemenkop) dengan pihak pemeirntah daerah yang menghasilkan rekomendasi melakukan asesmen/veirivikasi administrasi, SOP dan juga syarat-syarat lain pada koperasi yang ada. Proses itu kini sudah sampai pada tahap akhir yaitu “bidding”.
Berita terkait
Dari hasil asesment dan bidding tersebut seharusnya sudah bisa diputuskan untuk menetapkan koperasi Tunas Bangsa Mandiri sebagai operator. Mengingat semua persyaratan suda dipenuhi, karena Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sudah beroperasi secara legal di pelabuhan tersebut sejak KNP berdiri pertama tahun 2016.

 

 

Mereka itu adalah masyarakat yang suka rela mendukung dan memberi jalan bagi Jokowi waktu itu untuk menggunakan lahan di daerahnya sebagai pengembangan dan pembangunan KNP.
Namun, ternyata keputusan operator tak kunjung diterbitkan. Informasi terkahir malah terjadi saling lempar antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini kemenkop sebenarnya sudah mendorong daerah untuk memutuskan berdasarkan hasil asesment dan bidding tersebut, tapi tak diindahkan dengan alasan akan membentuk koperasi baru.
Pembentukan koperasi baru justru akan membuat situasi yang rumit dan justru meresahkan pekerja dan berpotensi memicu masalah sosial dan keamanan di kalangan masyarakat setempat. Lebih baik koperasi yang sudah beroperasi sejak KNP berdiri diputuskan sebagai operator, yaitu Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sebagai wadah bagi masyarakat mendapatkan pekerjaan. Seperti sudah berjalan selama 4 tahun terakhir.
Penundaan keputusan itu juga berarti terus membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, terutama masalah ketenagakerjaan terus terjadi di lingkungan KNP. Pengawas ketenagakerjaan, deputy kelembagaan di kemenkop dan kemenhub harus cepat bertindak dan memutuskan, sebelum masalah sosial meledak.  Pelabuhan adalah obyek vital nasional yang harus kondusif. Jangan pernah memaksakan kehendak yang akan memicu tentangan dari masyarakat sekitar KNP yang sudah damai selama ini.
Lebih lanjut, karena ini menyangkut bidang kemaritiman dan investasi, seyogyanya presiden bisa memerintahkan Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk membantu penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan memutuskan bahwa Koperasi Tunas Bangsa Mandiri sebagai  operator dan semua akan baik-baik saja.  (P2)
Komentar Pembaca
Baca Juga !
.