Hanya Karena Masuk PSN, PT VDNI Nekat Tidak Mau Bayar Pajak Air

637
Kompleks pemurnian nikel PT VDNI dan OSS di Morosi, Kabupaten Konawe.

Rakyatsultra.com, KENDARI, — Apakah janji kesejahteraan yang terlontar selama ini dari manajemen PT  Virtue  Dragon Nickel Indonesia (VDNI)  hanya menjadi mitos bagi pemerintah Provinsi sultra khususnya Masyarakat Sulawesi Tenggara.

 

Perusahaan tambang nikel asal Tiongkok itu sudah sejak 2017 beroperasi di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

 

Janji kesejahteraan itu dibangun dengan berbagai diskursus dan wacana bahwa adanya PT VDNI akan mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, hingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Atas diskursus dan wacana serupa, maka pemerintah Daerah memberi karpet merah bagi Pabrik Raksasa Asal China itu mengobrak-abrik Sumber daya Alam di Sultra, salah satunya Sumber Daya Air di sungai pohara.

 

Sejahtera tidak harus melulu dikaitkan dengan pekerjaan yang mapan, gaji yang besar, ataupun bentuk materiil lainnya. Kehidupan masyarakat desa pada awalnya sudah sejahtera karena bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

 

 

Namun konstruksi sejahtera yang dibawa PT VDNI mengubah pola hidup mereka. Salah satunya dengan tuntutan PAD yang tinggi, Pemerintah membuka izin Smelter PT VDNI dan PT OSS di Morosi Kabupaten Konawe. Hadirnya PT VDNI dan PT OSS berdampak pada kehidupan nelayan, mereka kehilangan pekerjaan karena konversi lahan hingga surmber air yang hilang.

Dilansir dari Sultrahallo.id, Jumat 8 Oktober 2021 kemarin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sultra, Aksan Jaya Putra (AJP), menyoroti tunggakan pajak air permukaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang belum dibayar sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nilai tunggakan pajak tidak tanggung-tanggung, berkisar Rp 27 Miliar.

 

Berita terkait

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sultra, sudah beberapa kali melayangkan surat tagihan kepada manajemen PT VDNI yang berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Namun tidak pernah mendapat tanggapan dari perusahaan Tiongkok itu.

 

Dispenda kemudian selalu curhat kepada DPRD Provinsi atas kewajiban pajak VDNI yang tidak diselesaikan, meski sudah ditagih berkali-kali.

 

“Saya anggap perusahaan Virtue Dragon Nickel Industry, perusahaan tidak taat terhadap kewajibannya kepada pemerintah daerah,” kata AJP politisi muda Partai Golkar pada Jumat, 8 Oktober 2021.

 

AJP minta agar manajemen PT. VDN tidak merasa spesial, karena mentang-mentang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana banyak kemudahan yang diberikan pemerintah, lalu lupa memenuhi kewajibannya terhadap Pemda Sultra.

 

Informasi yang diperoleh DPRD Sultra, PT VDNI tidak mau membayar kewajiban pajak air permukaan, karena izin lingkungan belum keluar dari pemerintah pusat.

 

“Jangan karena merasa PMA, tapi kewajiban di daerah tidak mau dibayar. Soal izin lingkungan, itu bukan urusan Pemda Sultra. Selama VDNI menyedot air dari Sungai Pohara itu tetap dibayar, ” terangnya.

 

AJP malah pernah menyampaikan ke Dispenda Sultra, agar pipa air VDNI disegel saja. “Janganmi mereka pakai, kalau tak mau bayar,” tegasnya. (P2)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.