Kemenkumham Ikut Mendorong Terwujudnya Akselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasisonal

10
Menkum HAM, Yasonna H Laoly (tengah) saat seminar nasional. Foto: IST. 

 

KENDARI – Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasikan Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” yang berlangsung secara hybrid di Graya Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring dan youtube, Selasa (12/10/2021).

Seminar ini mengundang seluruh elemen masyarakat agar berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menkum HAM, Yasonna H Laoly mengungkapkan bahwa seminar ini merupakan momentum dalam menyinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan dibidang hukum dan HAM.

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (easy of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyerdehanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam meanstreaming bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis,”terang Menkum HAM.

Seminar ini dihadiri juga oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Wapres menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.

“Wapres menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang-undangan. Setiap keputusan kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum,”ungkap Menkum HAM dalam sambutannya.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (r6/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.