Pemkab Sebut ada Calo Mengatasnamakan Pemda pada Perekrutan TKL di Morosi 

35
Bukti kwitansi permintaan dana kepada calon TKL di Morosi. 

 

UNAAHA – Selama perekrutan calon tenaga kerja lokal baik luar maupun  warga Sultra, diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, seakan memberikan angin segar bagi para pencari kerja di industri PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS).

Sebelum diambil alih, para pencari kerja ini kesulitan masuk bekerja di perusahaan tersebut. Pasalnya, penerimaan karyawan di perusahaan pemurnian bijih nikel yang terletak di Kecamatan Morosi itu tidak lagi berhubungan dengan calo yang meminta mahar kepada para calon pekerja.

Bahkan, calon karyawan tidak lagi dibebankan biaya tambahan selain biaya Swab Mandiri dan Rapid tes sebagaimana dialami oleh sejumlah karyawan yang saat ini telah bekerja di PT VDNI dan PT OSS.

Namun, upaya dari Pemda Konawe untuk menghilangkan pungli dalam perekrutan TKL di Morosi tidak berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, praktik percaloan kembali terjadi. Pungli pun tak lagi dapat dihindari.

Kuat dugaan, ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut. Tidak tanggung-tanggung, oknum tersebut berani menarik uang muka atau DP ke calon Tenaga Kerja Lokal dengan mengatasnamakan Pemda Konawe.

Praktik percaloan itu terbongkar setelah ada korban yang berani buka mulut.

Berdasarkan info yang dihimpun media ini, mahar yang dipatok ke calon TKL itu bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp6 juta.

Modusnya, sebelum calon karyawan mengikuti tahapan tes, mereka harus memberikan uang muka atau DP kepada oknum tertentu yang mengaku memiliki pengaruh dalam perekrutan yang dilaksanakan oleh Pemkab Konawe. Angka yang dipatok sebesar Rp1 juta sampai Rp 2 juta.

“Awalnya saya ditawarkan Rp6 juta, namun saya tawar karena kemampuan saya hanya Rp4 juta, setelah itu saya kasi uang muka (DP) Rp1 Juta,” ungkap salah satu korban yang tidak berkenan namanya disebutkan.

Kemudian lanjut korban, oknum itu kemudian menyuruh dirinya memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes yaitu Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga.

“Setelah saya dinyatakan lulus saya harus membayar sisanya,” tutur TKL yang kini bekerja di Divisi Control Room.

Senada dengan korban di atas, salah satu TKL yang kini bekerja di Divisi Dump Truck juga mengaku menyetor sejumlah uang baru bisa diterima di perusahaan.

TKL ini mengaku membayar sebesar Rp6 juta untuk bisa lulus di Divisi Dump Truck. Dan sebelum mengikuti tes dirinya harus membayar DP sebesar Rp2 juta, dan sisanya dibayarkan setelah diterima menjadi pekerja di Divisi Dump Truck PT VDNI.

“Oknum itu mengaku dari Pemda dan menawarkan kepada saya, dan bukan hanya saya yang ditawarkan. Sebelumnya ada yang diurus dan dia lulus, jadi saya mau juga diuruskan supaya bisa bekerja,” ujar TKL yang juga tak mau disebutkan namanya.

Nasib baik dua TKL di atas tak seberuntung calon TKL di PT OSS atas nama Fatmawati dan Rostina. Keduanya mengaku telah membayar DP sebesar Rp1 juta kepada oknum dengan bukti kwitansi bermaterai.

Baik Fatmawati maupun Rostina sampai saat ini belum dapat panggilan untuk bekerja. Padahal, DP diserahkan kepada oknum calo itu sejak tanggal 10 Juni 2021

“Sudah empat bulan saya tunggu belum ada panggilan. Saat itu saya ditawari Rp3,5 juta untuk lulus tes, dan saya sudah DP, namun tidak ada kabar sampai sekarang. Dan kalau memang saya tidak bisa lulus, uang saya dikembalikan karena uang itu juga saya pinjam,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Konawe, Sukri Nur mengatakan, perekrutan CTKL di PT VDNI maupun PT OSS itu gratis. Artinya, tidak ada pembayaran.

Menurut Sukri sapaan akrabnya, biaya yang dikeluarkan oleh CTKL itu hanya biaya swab atau rapid dan itu menjadi salah satu syarat dari perusahaan setelah CTKL dinyatakan lolos berkas.

“Jadi CTKL tidak membayar sepeserpun ke Pemda, semuanya dilakukan dengan gratis,” tegasnya.

Dikatakan, tujuan utama perekrutan diambil alih oleh Pemda Konawe salah satunya adalah untuk memangkas pungli yang sebelumnya kerap terjadi. Dan kita juga inginkan pengangguran di Konawe dan Sultra ini berkurang, dan itu sudah terbukti,” katanya.

Sukri mengungkapkan, ada banyak calo-calo di luar sana yang mengatasnamakan diri dari Pemda. Mereka bahkan sudah berani menawarkan langsung jasa percaloannya di media sosial, seperti facebook.

“Di FB mereka (calo) tawarkan jasa kalo mereka bisa bantu urus masuk kerja. Biasanya lengkap dengan nomor hapenya. Parahnya banyak yang percaya. Makanya di sini saya cuma mau bilang untuk jangan lagi percaya kalo ada yang tawarkan seperti itu. Apalagi sampai harus membayar Rp3 juta,” terangnya.

Lebih lanjut Sukri menjelaskan bahwa saat ini proses perekrutan CTKL PT VDNI dan OSS masih terus berjalan. Setiap pendaftar kemungkinan besar pasti akan masuk. Namun diharapkan untuk bersabar mengantre, karena banyak pelamar.

“Kalau namanya belum keluar pada pengumuman saat ini, biasanya akan keluar pada pengumuman selanjutnya. Makanya harap bersabar. Yang jelas proses penerimaan karyawan masih terus berjalan dan itu gratis,” ucapnya.

Mantan Kabag Kesra Kabupaten Konawe ini pun mengimbau kepada seluruh calon tenaga kerja untuk tidak memakai jasa calo. Karena kata dia, jika melalui calo pasti ada jasa yang keluar.

“Berkas diantar langsung ke Pemda, jangan stor berkas ke calo,” tegasnya. (cr2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.