BPTD 18 Sultra Akan Berlakukan Surat Persetujuan Berlayar Untuk Angkutan di Sungai Konaweha

43
Ketgam: BPTD 18 menggelar rapat koordinasi . Hadir dalam rapat tersebut adalah Kepala Balai BWS IV Sulawesi, Dir Pol Airud, Balai Jalan, Dishub Konawe, Dinas Bona Marga, Camat Bondoala dan kepala Desa Lalonggaluku.

Rakyatsultra.com, KENDARI – Menyikapi kondisi keselamatan dan keamanan penyeberangan di Sungai Konaweha BPTD 18 menggelar rapat koordinasi. Hadir dalam rapat tersebut yakni Kepala Balai BWS IV Sulawesi, Dir Pol Airud, Balai Jalan, Dishub Konawe, Dinas Bona Marga, Camat Bondoala dan Kepala Desa Lalonggaluku.

Dalam rapat ini terungkap kalau sungai Konaweha sudah sering menelan korban jiwa dan kerugian materi. “Sebenarnya kecelakaan di sana sudah sering terjadi pak, hanya tidak terekspos seperti kejadian tanggal 19 OKtober 2021. Olehnya itu saya minta perhatian serius agar kecelakaan sungai tidak terjadi lagi pak,” ujar Kepala Desa Lalonggaluku, pada rapat dikantor BPTD 18 Sultra belum lama ini.


Pada kesempatan itu, Kepala BPTD 18 Sultra, Dr. Benny Nurdin MH menyampaikan bahwa saat ini angkutan sungai di Provinsi Sultra masih belum tertata dan belum memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang berlaku, khususnya dari segi sarana dan prasarana.

“Kita berkaca dari kejadian kecelakaan angkutan sungai yang terjadi pada 19 Oktober 2021 di Desa Lalonggaluku. Pada kecelakaan tersebut, kita melihat bahwa kurangnya perhatian pengelola angkutan terhadap aspek keselamatan. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian bagi kita untuk bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan tersebut,” ujarnya.


Lanjutnya, terkait pemenuhan aspek keselamatan yang dimaksud yakni berupa penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan dermaga dan angkutan/pincara yang digunakan harus memenuhi standar teknis keselamatan dan keamanan angkutan perairan, termasuk penyediaan perlengkapan keselamatan lainnya seperti pelampung, tali dan alat-alat keselamatan lainnya agar keselamatan penyeberangan bisa terwujud.

“Kami juga sudah membuat desin dermaga dan kapalnya (pincara) untuk dijadikan standar pengoperasian angkutan penyeberangan sungai di Konaweha dan angkutan sungai lainnya di Sultra. Dan berharap pemda setempat segera melakukan aksi nyata,” ucapnya.

Berita terkait


Benny bilang, kewenangan pengaturan angkutan sungai di Konaweha karena sifatnya lokal maka Pemda Konawe harus segera melakukan pengaturan dan penertiban terhadap usaha angkutan pincara, jangan dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan dan ini domain Pemda, sesuai UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam regulasi jelas untuk angkutan sungai dalam kabupaten.

“Pemda harus memberikan izin penyelenggaraan, hal ini guna menjaga dan memenuhi aspek aspek keselamatan dan keamanan pelayaran terpenuhi. Olehnya kami menghimbau Kadishub Konawe untuk segera menata dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penyeberangan di sungai Konaweha,” ucap Benny.

Terkait kewenangan BPTD dalam pengelolaan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Sultra, kepala BPTD berharap agar secepatnya dapat terealisasikan termasuk pemberlakuan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) untuk angkutan sungai pada daerah tersebut.


“Kami segera mengusulkan ke Kementerian Perhubungan terkait penerbitan SPB pada kawasan sungai di Sultra. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur kita sebagai pengawas keselamatan di wilayah sungai, dan juga kami berharap agar kiranya setelah rapat ini, kita bersinergi untuk melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa angkutan sungai di wilayah tersebut, agar kedepan nanti keselamatan sudah menjadi faktor dasar pada saat mereka beroperasi,” ungkap Benny

Sekedar diketahui, pascakecelakaan sungai 19 Oktober 2021, saat ini di Sungai Konaweha tengah dibangun jembatan yang akan menghubungkan Desa Lalonggaluku dengan Kelurahan Laosu. Pembangunan jembatan ini untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki.

“Kami usahakan agar secepatnya dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Sementara jembatan untuk mobil saat ini belum tersedia. Ke depan, kami berharap pemerintah setempat dapat memberikan usulan terkait pembangunan jembatan untuk mobil,” ungkap I Nyoman perwakilan dari BPJN Sultra yang juga turut hadir pada rapat tersebut. (p2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.