Buntut Pasca Keluarnya SK PLT DPW Pekat IB, Pengurus DPD Pekat IB Sultra Ancam Bakal Menanggalkan Semua Atribut dan Simbol Pekat IB

17
RapatPengurus DPD Pekat IB Sultra di Sekretariat DPW PEKAT IB SULTRA

 

KENDARI — Enam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pekat IB  Sulawesi Tenggara mengancam bakal menanggalkan semua atribut dan simbol Pekat IB jika Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pekat IB tidak segera mencabut surat keputusan terkait pengangkatan pelaksana tugas (Plt) DPW Pekat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

 

Hal itu sebagai bentuk protes mereka kepada DPP Pekat IB terkait adanya SK DPP PEKAT IB Nomor: 015/SK-PK/DPP-PEKAT IB/XI/2021 tentang pencabutan SK susunan kepengurusan definitif DPW Pekat IB Sultra dan SK DPP PEKAT IB Nomor: 17 /KEP/Karetaker/DPP PEKAT IB/XI/2021 tentang pengangkatan karateker DPW Pekat IB Sultra, kemudian membuat gaduh para pengurus DPD PEKAT IB yang ada di Sultra.

 

 “Kami semua telah berkomitmen akan melepas semua atribut termasuk pakaian Pekat jika DPP masih mempertahankan Plt Ketua DPW Pekat yang ditunjuk. Itu sebagai bentuk solidaritas dan komitmen kami mempertahankan Amril Sabara,” ujar Dudy, Ketua DPD Pekat IB Kolaka, Selasa (16/11/2021).

 

Lanjut Dudy menegaskan,  bahwa pihaknya merasa keberatan dengan adanya surat tersebut. Olehnya itu, melalui kesepakatan dari 6 DPD yang ada di Sultra memberikan waktu 1 kali 24 Jam kepada pengirim surat tersebut untuk memberikan klarifikasi di media atau ketemu langsung dengan ketua DPW DPW PEKAT IB Sultra dan segera minta maaf.

 

“Surat yang kami anggap illegal itu masuk di DPP, harusnya pihak DPP juga mengkaji, melihat apakah legal atau illegal, jangan langsung mengeluarkan SK”, kata Dudi dalam konferensi pers di Sekretariat DPW PEKAT IB Sultra di Kota Kendari, Selasa, 16 November 2021.

 

Ungkap Dudy, Setelah dilakukannya rapat dari semua DPD yang ada di Sulawesi Tenggara , akhirnya memutuskan merasa dan berharap pihak atau ketua umum DPP untuk segera meninjau ulang dan mencabut SK PLT yang dikeluarkan

 

“Keputusan ini harusnya ada yang menjadi pertimbangan. Kalau memang legal surat yang dikirim ini harusnya ada rapat pleno yang diundang beberapa DPD atau semua DPD, kemudian ada notulen rapat, ada foto hasil pertemuan malam itu, atau kapan, dan dimana”, bebernya.

Berita terkait

 

Ia juga membeberkan bahwa surat yang dikirm tersebut tidak memiliki legalitas karena tidak disertai stempel dan nomor surat.

“Tidak ada nomor  dan suratnya luar biasa. Kemudian disitu yang ditujukan ketua DPP, entah ketua mana yang dimaksud ini, entah ketua Srikandi, entah ketua OKK, dan lain-lain”, tukasnya.

 

Tak hanya itu, mereka juga akan ke DPP untuk menanyakan langsung alasan terbitnya surat keputusan penunjukan pelaksana tugas. Hal itu kata Dudy, sebagai bentuk kesolidan mereka mendukung Ketua Amril Sabara.

 

 “Surat yang dilayangkan ke DPP oleh oknum yang tidak bertanggungjawab itu cacat administrasi. Dan yang mengirim surat juga bukan lagi sebagai kader. Kami enam DPD mendukung sepenuhnya Amril Sabara sebagai Ketua DPW Pekat Sultra yang sah,” tegas Dudy.

 

Ditempat yang sama Ketua DPD Pekat Konawe Selatan Rikki Abdullah menyayangkan DPP yang menanggapi surat tidak resmi tersebut.

 

“Kami merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh DPP, Karena setahu kami ketua resmi sampai sekarang adalah Amril Sabara, SH yang terpilih melalui Muswil. Jadi sampai sekarang itu kami para DPD tidak tahu menahu dengan surat itu. Kami justru mempertanyakan kenapa DPP mengeluarkan surat tersebut tanpa ada proses”, jelas Riki.” pungkasnya.

Menurut Riki, seharunya ada prosedur yang harus dilalui mengenai penunjukan PLT sesuai dengan AD ART.

“Tapi saya melihat ini cacat hukum, karena dari segi penomoran surat saja tidak ada nomor, kedua stempel, kerena sahnya surat tersebut legalitasnya jelas harus memakai stempel”, ungkapnya.

Olehnya itu, melalui rapat yang digelar di Sekretariat DPW PEKAT IB Sultra itu, semua pengurus DPD memberikan dukungan penuh kepada Amril Sabara sebagai ketua DPW PEKAT IB Sultra yang sah. (p2)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.