DLH Buteng Edukasi Warga agar Peduli Lingkungan

12
Sekda Buteng Kostantinus Bukide bersama kepala DLH Abdullah saat melakukan Sosialisasi pendampingan tentang gerakan peduli lingkungan hidup. Foto: Awal/Rakyat Sultra.

 

LABUNGKARI – Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar sosialisasi pendampingan gerakan peduli lingkungan yang turut membahas dampak kerusakan lingkungan akibat tambang galian C yang ada di Kecamatan Mawasangka, khusunya di Desa Balobone dan Napa yang hingga saat ini masih terus berlangsung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, Kostantinus Bukide berharap sosialisasi gerakan peduli lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.

“Karena kondisi lingkungan di Buteng, terutama Desa Balobone dan Napa  sudah sangat mengkhawatirkan, akibat aktivitas tambang galian semakin gencar dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan di sekitar pantai,” kata Kostantinus.

Untuk itu, kata Kostantinus, mulai sekarang semua pihak harus membangun komitmen untuk gerakan peduli lingkungan. Masyarakat sebagai komponen terdepan dalam menjaga wilayah, khususnya di Desa Balobone ini

“Meski dijaga oleh Kepolisian/TNI itu tidak akan cukup. Kuncinya ada ditangan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DLH Buteng, Abdullah menjelaskan jika target dan tujuan dari sosialisasi ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan dampak dari kerusakan lingkungan.

“Jadi target kami dalam sosialisasi ini untuk menjelaskan dampak dari lingkungan kita apalabila telah rusak sehingga kami bermaksud untuk memberikan edukasi terhadap pemilik lahan agar segera menghentikan aktivitas tambang yang masih terus berjalan,” katanya.

Abdullah juga mengungkapkan jika hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 2020 tentang tata ruang. Subtansinya adalah mengenai wilayah yang ada di Desa Baloboneh dan Napa merupakan objek wisata bukan pertambangan itu penegasannya

“Kemudian ini perlu ditekankan bahwa Perda No.6 Tahun 2020 itu terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa Balobone dan Napa adalah lokasi wisata dan tidak termasuk dalam wilayah pertambangan,” jelasnya.

“Persoalannya ini adalah kurangnya kerja sama antara semua stakeholder dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan di sekitarnya,” pungkasnya. (cr3/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.