Pemerintah Desa Dituntut Lebih Cerdas di Era Digital

45

 

Plt. Kadis PMD Sultra, La Ode Paliawaludin, Spi. MSi.bsaat memberikan sambutan Rakor Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (23/11/2021).

 

KENDARI – Dana Desa (DD) saat ini telah memasuki tahun ke 6 pelaksanaannya, setiap tahun jumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintah terus bertambah, hal ini membawa dampak positif dalam perkembangan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan nasional.

Selain DD terdapat juga Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nominal yang bervariasi di tiap kabupaten, tentunya juga menambah sumber pendapatan desa dalam struktur APBDes.

“Olehnya itu bertambahnya pendapatan desa harusnya dibarengi dengan kemampuan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini adalah aparatur pemerintah desa”, ungkap La Ode Paliawaludin, Spi. MSi. Plt. Kadis PMD Prov. Sultra saat memberikan sambutan rakor pengembangan kapasitas aparatur desa di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (23/11/2021).

Sementara itu, dalam sambutannya, DR. Paudah, MSi. Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Ditjend Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengakui saat ini di Kemendagri telah menerbitkan beberapa aplikasi yang wajib digunakan oleh aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya.

Yakni Siskeudes (sistem keuangan desa), EPDesKel (evaluasi perkembangan desa kelurahan), ProDesKel (profil desa kelurahan), SiPADes (sistem pengelolaan aset desa) secara daring (online) .

Regulasi itu menuntut aparatur desa mampu menjabarkan pelaksanaan tugasnya di pemerintahan desa secara serius mengingat baik dana desa maupun anggaran dana desa anggarannya cukup besar.

“Ini menjadi tugas berat bagi seorang aparatur desa, dimana suka tidak suka harus dilaksanakan, karena seiring Era Industri 4.0 dan Civil Society 5.0 terjadi perubahan paradigma masyarakat yaitu tidak hanya menginginkan inovasi pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Tetapi dalam bentuk pelayanan administrasi dan nonadministrasi pemerintahan yang cerdas, serta keinginan dan harapan masyarakat/publik yaitu pelayanan prima, pelayanan tepat waktu, dan pelayanan berkualitas secara keseluruhan (total quality service).

Dalam rakor pengembangan kapasitas aparatur desa tingkat Provinsi Sultra juga menghadirkan DR. Tomy Veryanto Bawulang, Phd, Konsultan P3PD (Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) Ditjend Bina Pemdes Kemendagri.

Dia menjelaskan, maksud dan tujuan P3PD meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di desa, lanjut ungkapnya terdapat 4 komponen utama P3PD yaitu

Pertama, penguatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya. Kedua, mendorong pembangunan desa partisipatif. Ketiga, perbaikan kinerja desa berbasis insentif. Keempat, koordinasi, pemantauan, dan kebijakan nasional.

Pada intinya P3PD mewujudkan LMS (Learning Management System) di mana akan meningkatkan Knowledge SDM di desa.

Sementara Laporan Ketua Panitia kegiatan peningkatan Kapasitas aparatur desa, Kabid Pemdes DPMD Prov. Sultra Syaifullah, SE. MSi mengatakan upaya menyatukan persepsi dan konsep pembangunan sumber daya aparatur desa, Pemprov Sultra melaui Dinas PMD melaksanakan rakor pengembangan kapasitas aparatur desa, dengan maksud melalui aplikasi “Smart Pemdes Sultra”.

Rencana ini dapat menyelaraskan program pembangunan kapasitas aparatur desa, tercipta sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan digitalisasi pemerintahan desa diimbangi dengan literasi digital, serta bertujuan terwujudnya teknologi informasi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemudahan akses dan informasi dan layanan dasar, sehingga menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakat di perdesaan di Bumi Anoa. (rls/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.