Perdana Berkantor di Koltim, Sulwan Dua Kali Pimpin Rapat

8

 

Pj. Bupati Koltim saat menyerahkan KIS kepada salah satu peserta.

 

TIRAWUTA – Hari Pertama Berkantor, Pj. Bupati Koltim, Sulwan Abunawas langsung tancap gas memimpin dua kali rapat. Pagi menyosialisasikan Permendagri No.70 Tahun 2020, siang hari mengarahkan penurunan stunting.

Awalnya, Sulwan memimpin rapat di Aula Pemkab Koltim, terkait sosialisasi hak dan kewajiban peserta JKN KIS dan Permendagri No.70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja penerima upah di Lingkungan pemerintah daerah (aparatur desa) se-Koltim, Selasa (23/11/2021).

Dalam sambutannya, Sulwan menerangkan bahwa Pemkab Koltim telah mendaftarkan ribuan masyarakatnya untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dikatakannya, salah satu tujuan program JKN-KIS yakni peningkatan pertahanan para aparatur desa, olehnya BPJS Kesehatan sesuai dengan Permendagri No.70 Tahun 2020, diberi amanat untuk menjalankan program pemerintahan ini, sehingga seluruh peserta mendapat informasi tentang hak dan kewajiban sebagai peserta dan manfaat pelayanan dari tingkat pertama hingga lanjutan.

Sulwan juga mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, jaminan kesehatan merupakan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat.

Namun perlindungan ini hanya diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan, baik itu dibayarkan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun peserta membayar secara mandiri.

Dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2020, Pasal 6 ayat 1 menyebutkan, pemda melakukan pendaftaran bagi PPU dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan bagi peserta PPU di lingkungan pemerintah daerah secara kolektif.

“Tentunya dengan besaran iuran bagi peserta PPU di lingkungan pemda, dibayar dengan ketentuan, yakni empat persen dibayar oleh pemberi kerja melalui APBD, dan satu persen dibayar oleh peserta melalui APBDes dengan dasar perhitungan iuran berasal dari Upah Minimum Provinsi,” terangnya.

Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan, Pemkab Koltim telah ikut mendukung dan berkontribusi terhadap program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Hal ini sudah terlihat sejak 1 Juli 2021 yang difasilitasi Pemkab Koltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sudah mendaftarkan program jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya kepada BPJS kesehatan, sebanyak 2092 peserta hingga dengan bulan November Tahun 2021.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan kepada para perangkat desa untuk sama-sama memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai peserta JKN-KIS, serta manfaat yang didapatkah. Untuk BPJS kesehatan sebagai badan penyelenggara diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta,” ucapnya.

Tak lama setelah itu, Sulwan pada siang hari lanjut memimpin rapat evaluasi percepatan penurunan stunting di Kantor Bappeda Litbang Koltim. Hadir dalam kegiatan, BPKP Sultra, serta seluruh pimpinan OPD dan bagian Setda Koltim.

Dalam kegiatan ini, ia menyampaikan bahwa sejak Tahun 2019 sampai 2020, Koltim mendapat penghargaan nomor dua terbaik se-Sultra, dalam hal penanganan penurunan stunting.

Demi mempertahankan prestasi ini, Pemkab Koltim kata Sulwan, bakal senantiasa menguatkan masing-masing sektor dalam tunjang penurunan Stunting. Olehnya para OPD dan camat yang berperan agar menyelesaikan target yang telah direncanakan sebelumnya.

“Kemudian terakhir, semua pihak agar mengikuti evaluasi BPKB terhadap tahapan penurunan stunting. Pihak BPKB juga mohon dievaluasi sebaik-baiknya,” tutup Sulwan Abunawas. (p1/b/aji) 

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.