Tanah untuk PLTU Lasunapa Bergolak Lagi

Diduga Diserobot Suruhan Oknum Pejebat di Pemerintah Kecamatan Duruka

371
Sejumlah warga Kecamatan Duruka yang menyerobot lahan milik almarhum Wa Napa dan almarhum La Gea, di Dusun Ghai, Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, belum lama ini. 

 

RAHA – Kabar rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Raha, di Dusun Ghai, Desa Lasunapa berhembus kembali. Namun rencana itu sepertinya bakal tak mulus kembali, karena sejumlah tanah untuk lahan PLTU itu mulai diserobot oleh sejumlah warga Kecamatan Duruka.

Sejumlah warga entah dari mana masuk ke lahan keluarga besar Wa Napa dan La Gea di Dusun Ghai, Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka belum lama ini. Mereka membabat lahan, menumbangkan sejumlah tanaman seperti jambu mete, mangga dengan menggunkan mesin senso. Mereka juga membakar lahan yang dibersihkan itu.

Kejadian ini, memantik reaksi dari keluarga besar Wa Napa dan La Gea. Mereka menyayangkan penyerobotan lahan itu.

“Apa yang mereka lakukan itu sama saja penyerobotan lahan kami. Seharusnya mereka tidak boleh seperti itu, karena lahan yang mereka bersihkan itu, dan menumbangkan sejumlah tanaman sudah kami dijadikan kebun sejak tahun 1970, secara turun temurun” kata Tamsin La Gunti, salah satu cucu almarhum Wa Napa via telepon selular, Kamis (25/11/2021).

Menurut Tamsin, sejumlah warga yang datang menyerobot itu diduga atas suruhan salah seorang oknum pejabat di Pemerintah Kecamatan Duruka. Padahal kasus kepemilikan lahan ini sudah tuntas sejak 2012 ketika Pansus DPRD Muna ketuk palu bahwa lahan itu benar-benar milik keluarga besar almarhum Wa Napa dan almarhum La Gea.

“Sudah tuntas sebenarnya lahan ini. Karena DPRD Muna membentuk pansus tentang polemik kepemilikan lahan. Jadi, kami sebagai keluarga besar Wa Napa dan Le Gea bahwa lahan yang dibersihkan itu adalah sah milik kami,” ucap Tamsin.

Pernyataan Tamsin, dikuatkan dengan pernyataan mantan Camat Duruka, Yamir S.Pd bahwa tanah itu memang milik almarhum La Gunti (anak almarhum Wa Napa) dan almarhum La Gea, yang pernah dijual oleh Kepala Desa Lasunapa saat itu, La Ode Mbirita kepada pihak PLN. Karena menjual tanah ini ke PLN, Laode Mbirita diproses hukum dan divonis penjara.

“Tanah itu sudah dikembalikan kepada La Gunti dan La Gea, karena itu memang milik mereka. La Ode Mbirita mempertanggungjawabkan uang PLN yang dia ambil dengan menjalani hukuman penjara. Sementara tanah yang dibeli oleh PLN dari pemilik yang sah itu tetap menjadi milik PLN karena sudah dibayar ke pemilik yang sah,” jelas Yamir.

Sekadar diketahui, pansus PLTU Raha di Dusun Ghai, Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka muncul karena advokasi oleh LSM Gerakan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Gerak Sultra) di DPRD Muna sekira tahun 2011. LSM Gerak yang dipimpin Nur Arduk saat itu menggugat klaim kepemilikan lahan oleh mantan Kades Lasunapa Laode Mbirita.

Pansus bekerja sekira hampir setahun menuntaskan polemik ini. Kasus ini tidak hanya menyeret Laode Mbirita sebagai terpidana korupsi, tetapi juga melibatkan Kepala BPN Muna saat itu, Arifin. Laode Mbirita dan Arifin divonis enam tahun penjara kala itu. Arifin malah dibebankan tambahan denda mengembalikan uang ke negara sekira Rp 313 juta lebih.

Hasil Pansus DPRD Muna dalam kasus pembebasan lahan PLTU Lasunapa yakni:

Bahwa para penggugat yang menyampaikan aspirasinya, yakni keluarga almarhum La Gunti dan La Gea adalah benar memiliki bukti pengolahan dan penguasaan bidang tanah di lokasi pembangunan PLTU Raha, baik berupa bukti pembayaran pajak PBB maupun bukti pengolahan fisik berupa tanaman jangka panjang yang telah menjadi sumber penghasilan mereka selama puluhan tahun.

Kedua, bahwa almarhum La Gunti dan almarhum La Gea, benar mengolah dan menguasai bidang tanah tersebut sejak tahun 1970.

Ketiga, bahwa panitia pengadaan tanah dan penilai harga tanah telah melakukan kesalahan dalam menentukan dan menetapkan pemilik tanah dan pemilik tanaman pada bidang tanah lokasi PLTU, sehingga menyebabkan kerugian pada masyarakat penggugat.

Sehingga Pansus PLTU Lasunapa mengeluarkan tiga catatan penting saat itu. Pertama, panitia pengadaan tanah dan panitia penilai harga tanah tidak dilakukan secara objektif, partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga harus dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan dan telah menimbulkan indikasi kerugian negara di dalamnya.

Kedua, menyatakan pemilik bidang tanah dan tanaman yang ada di atasnya pada area bidang tanah itu adalah benar milik almarhum La Gunti dan almarhum La Gea, dan ahli warisnya harus dipertimbangkan untuk mendapatkan dana kompensasi dan atau ganti rugi atas pembebasan lahan PLTU Raha di Desa lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna.

Ketiga, menyatakan bahwa SKT yang diterbitkan untuk syarat pembayaran dana kompensasi/ganti rugi tanah dilakukan tanpa berdasarkan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Atas tiga poin itu, Pansus DPRD Muna mengeluarkan rekomendasi yakni pertama, atas adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dan panitia penilai harga tanah agar Bupati Muna memberikan sanksi dan menindak tegas semua panitia yang terlibat.

Kedua, atas adanya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan indikasi kerugian negara, maka Pansus PLTU DPRD Muna menyerahkan kepada penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan prosesdur perundang-undangan yang berlaku.

Pansus ini ditandatangani oleh LM Taufan Besi ST, Fajaruddin SAg, Mukiar, Laode Koso, Laode Freby Rifai, Suhuf Ibrahim Aku, Lapde Diyrun, Nasir Ido dan Paraminsi Rachman. (aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.