Ini Penyebab Kadis ESDM Sultra Jadi Tersangka

163
Jajaran Kejati Sultra memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Plt Kadis ESDM Sultra, Senin (6/12).

KENDARI,rakyatsultra.com – Kejaksaaan Tinggi Sultra (Kejati) menyampaikan dasar penetapan tersangka kepada Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Sultra Ir. Andi Asiz.

Dimana penetapan tersangka itu dilakukan berdasarkan empat alat bukti yang telah dikantongi sejak tahun 2019.

Dimana Pelaksana tugas (Plt) Kadis ESDM Sultra telah memberikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tanpa terpenuhinya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada PT. Toshida Indonesia.

Selain itu, Kejati Sultra juga mendapatkan adanya indikasi pemberian sesuatu atas persetujuan tersebut.
Begitu juga di tahun 2021, dimana sebenarnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Toshida Indonesia sudah dicabut, tapi RKAB tetap diberikan oleh tersangka.

Hal ini diungkapkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sultra Setiawan Chaliq dalam konferensi pers di Aula Kejati Sultra, Senin (6/12).

“Jadi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, tentunya ada sekitar 40 lebih saksi dan ada 6 ahli yang sudah kita mintai keterangan,” ungkapnya.

Lanjutnya, berdasarkan KUHAP dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan tersangka, pihaknya mendapatkan bukti permulaan yang cukup, dimana dapat ditafsirkan atau diartikan sebagai terpenuhinya dua alat bukti yang cukup.

“Kalau mengacu pada hasil pemeriksaan kita, bahwa sebenarnya sudah ada keterangan 40 lebih orang saksi, 6 orang keterangan saksi Ahli, juga ada bukti surat tentang hasil pelaporan audit, tentunya justru ada lebih dari 2 alat bukti, kemudian keterangan saksi bersesuaian dengan alat bukti menjadi petunjuk. Jadi saya sebutkan ada 4 alat bukti, tinggal pemeriksaan tersangka yang belum kita lakukan,” bebernya.

Terkait peran tersangka, pihaknya mendapatkan indikasi tindak pidana penyuapan.

“Berkaitan dengan RKAB, mengapa kemudian hanya dari tahun 2019 hingga 2021, karena di tahun 2019 tersangka menjadi Plt Kadis ESDM Sultra yang memberikan persetujuan RKAB tanpa terpenuhinya PNBP, sehingga ada indikasi salah satu syarat untuk kepentingan RKAB dan ada indikasi pemberian sesuatu.

Sama halnya yang dilakukan di tahun 2021, yakni ditahun itu IPPKH sudah dicabut, tapi RKAB tetap diberikan, dan ini menjadi dasar orang melakukan penjualan dan produksi segala macam, dan disitupun ada indikasi pemberian sesuatu,” ujarnya.

“Karena penyuapan adalah suatu modus untuk menggolkan ini, jadi intinya ia melakukan itu untuk memperkaya atau menguntungkan orang lain atau koorporasi, selain menguntungkan diri sendiri, itu makanya kita tidak mengunakan pasal suap,” pungkasnya.

Untuk diketahui, tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, dan Pasal 3 UU 31/1999 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dalam perkara ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra terjadi penyimpangan kerugian negara sebesar Rp. 495 miliar lebih sampai saat ini.

Sebelumnya Kejati Sultra sudah menetapkan 4 Tersangka yakni mantan Plt Kadis ESDM Sultra Buhardiman, mantan Plt Kabid Minerba ESDM Sultra Yusmin, General Manager PT. Toshida Indonesia Umar dan Direktur Utama PT. Toshida Indonesia La Ode Sinarwan Oda yang saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Sultra. (FNN)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.