Pemkab Busel Rutin Alokasikan ADD 10 Persen Setiap Tahun

35
Laode Ma’ruf S.Sos.

 

BATAUGA- Peran pemerintah desa dalam upaya menunjang pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Buton Selatan sangatlah penting. Sadar akan hal tersebut, Pemkab Busel mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) 10 persen dari total APBD setiap tahunnya.

Itu juga mengacu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengisyaratkan Pemkab Busel konsisten dalam mengelola dan melaksanakan Ketentuan perundang-undangan tersebut. Baik dari aspek perencanaan pembangunan desa, pembinaan pemerintah Desa, penetapan anggaran Alokasi Dana Desa dan mengawal pelaksanaan pemilihan kepala desa secara berkelompok.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan desa yang juga menunjang pembangunan daerah, Pemkab Busel memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mengeksplor diri dan berinovasi dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan. Di mana, hal tersebut akan menjadi motivasi kerja buat pemerintah desa.

“Pemerintah Desa melalui kekuatan kewenangan lokal berskala desa melakukan satu bentuk perencanaan pembangunan di tingkat desa. Yang tentunya tidak melanggar pada Permendagri dan Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan turunannya,” tutur Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Busel, Tahir melalui Kapala Bidang peningkatan kapasitas pemdes dan kelurahan, Laode Ma’ruf S.Sos.

Kata dia, Pemerintah Desa hadir dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Baik itu persoalan infrastruktur, persoalan yang lahir dari masyarakat dengan berbagai macam profesi. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan desa sangat memberikan daya dukung terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

“Saat ini kami coba untuk membangun komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui sektor yang melakukan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten agar pembangunan itu lebih terintegrasi lagi. Dengan terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dangan Kabupaten Busel maka semakin memperkuat pembangunan Kabupaten Buton Selatan itu sendiri,” tambahnya.

Dengan usia undang-undang nomor 6 sudah sekitar lebih kurang 7 tahun pembangunan infrastruktur di desa sudah lebih memadai dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hadirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 maka program pembangunan di tingkat Desa saat ini sudah sangat memadai. Hanya saja, masih pemerintah desa juga masih sangat membutuhkan gagasan gagasan atau ide ide kreatif dari luar desa yang bisa meningkatkan motivasi atau kreativitas.

Dijelaskan, selain keberpihakkan alokasi dana desa, Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa di Buton Selatan juga tak luput dari perhatian. Terbukti, dengan metode pendampingan yang dilakukan langsung oleh instansi terkait yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) memberikan efek positif bagi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa.

“Kami tidak ada henti-hentinya untuk mengalokasikan sebagian biaya untuk peningkatan kapasitas dalam bentuk bintek atau pelatihan-pelatihan khusus Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui dinas BPMDes. Pada bidang peningkatan kapasitas dan kelembagaan desa dan kelurahan juga selalu memberikan satu bentuk penguatan-penguatan baik secara kolektif maupun secara kelompok Pemerintah desa itu sendiri terus digalakan,” tutupnya. (m2/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.