Sekda Sultra Tidak Pro Rakyat, Tak tetapkan Kop Tunas Bangsa Mandiri, Ada Apa?

362
Ketua FNPBI Sultra, Lukman hakim
Ketua FNPBI Sultra, Lukman hakim
Rakyatsultra.com, KENDARI, —   Sembilan bulan sudah pekerja bongkar muat/TKBM di Pelabuhan Bungkutoko tak bekerja,  selama itu pula Operasional BM disana berjalan tak sesuai aturan hukum yg berlaku alias illegal.
Ketua FNPBI,  Lukman hakim mengatakan proses penyelesaian dari awal terkesan alot karena ada pihak-pihak yg memanfaatkan situasi tersebut. Indikasinya adalah adanya ide pembuatan Koperasi baru atau melibatkan Koperasi dari pihak-pihak lain yang sejatinya tak menyelesaikan masalah. Win win solution yang selalu di gembar-gemborkan oleh sekda hanyalah omong-kosong untuk mengulur waktu.
“Pembentukan Tim verifikasi dan bidding berdasarkan SK Gubernur Sultra No 405/2021 juga merupakan cara sistematis guna mendukung kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin menyingkirkan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri,”katanya. Selasa (7/12/2021)
Buktinya, bahwa setelah Tim itu melakukan tugasnya hingga Agustus lalu, hasilnya tidak transparant dan tidak langsung diumumkan ke publik, serta tidak ada skoring.
Setelah berlarut-larut dan adanya perjuangan para pengurus Koperasi Tunas Bangsa Mandiri ke Jakarta pada awal Nopember, Baru lah Tim melengkapinya  dengan skoring dengan 150 untuk Tunas Bangsa Mandiri dan 80 untuk Kop karya bahari. Yang kemudian di tindak lanjuti oleh kemenkop dgn surat tanggapan no. B-480/KUKM/DEP.1/XI/2021 yang merekomendasikan agar Tim segera mengumumkan hasil bidding dan verifikasi dan menyarankan agar Tunas Bangsa Mandiri sebagai penyedia TKBM di Pelabuhan Bungkutoko-KNP.
Namun Lagi-lagi ada upaya mengulur waktu. SEKDA prop Sultra tidak pro rakyat sebagai Ketua Tim verifikasi dan bidding tak kunjung mengeluarkan surat pengumuman pemenang bidding dan merekomendasikan Tunas Bangsa Mandiri dengan alasan akan menyurat ke pusat.
Kata dia, Jelas ada yang aneh Salam proses penyelesaian yang seharusnya sederhana. Jika semua pihak merujuk aturan dan perundangan-undangan tentu hal ini bisa di selesaikan dalam waktu singkat.
Karena perputaran uang dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan sangat besar maka ada dugaan kongkalingkong dari pihak-pihak tertentu untuk bagi -bagi keuntungan. Padahal kegiatan ya menggunakan pekerja yang tidak punya dasar hukum dan jelas melanggar hukum.

 

Terkait hal ini KPK harus segera turun menyelidiki dan mengusut dugaan adanya tindak Pidana KKN di pelabuhan Bungkutoko-KNP.
Lukman menegaskan, FNPBI sangat mengecam adanya sikap mengulur waktu penyelesaian kasus yang mengorbankan ratusan pekerja BM di Kop Tunas Bangsa Mandiri.  “FNPBI mendesak sekda untuk segera mengumumkan pemenang hasil bidding yaitu Tunas Bangsa Mandiri dan menetapkan ya sebagai penyedia TKBM. Jika tidak hal ini akan sangat meresahkan para pekerja Tkbm dan masyarakat sekitar yg dulu sudah merelakan lahan ya untuk pelabuhan dan telah menikmati hasilnya yang sejak kasus ini muncul semua itu hilang,” tegasnya.
Sementara itu Saat di Konfirmasi terpisah beberapa waktu lalu, Sekretaris Provinsi Hj Nur Endang Abbas mengatakan hasil bidding hasilnya bukan pemerintah Pemprov yang menentukan tapi Kementerian,
” Kami hanya memotret semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dokumen-dokumen bagi  TKBM itu,” katanya
Lanjut Nur Endang menyampaikan, bahwa Pemprov Sultra sudah mendapat  salinan surat putusan hasil lelang bidding dari kementerian terkait dan akan segera merilis putusan tersebut setelah mendapatkan instruksi dari Gubernur
” Baru saya sudah diperlihatkan bahwa sudah ada hasil dari pusat yang mana yang kemudian bisa untuk operasional kembali. Ini nanti belum bisa kami rilis karena kita akan  komunikasikan kembali. Ada hal yang tidak bisa saya buka kalau ini memang tertaut sangat urgent itu diteruskan kepada Pak Gubernur,” terangnya
Birokrat yang  santer disebut akan maju di Pilkada Kolaka 2024 itu berharap,  siapapun pun nanti yang akan melaksanakan biasanya pasti akan ada ada win win solution
”  kita jaga jangan sampai kemudian hasil dari sisi administrasi mungkin salah satunya yang memenuhi tapi dari sisi lain kita ingin bahwa ada win win solution terkait dengan itu surat itu belum saya buka karena ditujukan kepada Gubernur,” tandasnya. (P2)
Komentar Pembaca
Baca Juga !
.