Tenaga Kerja Konstruksi di Butur Ikuti Pembekalan dan Uji Sertifikasi

45

 

Sekda Butur Muhammad Hardhy Muslim saat membuka kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi para tenaga kerja konstruksi di Butur. Foto: IST.

 

BURANGA – Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makasar memberi pembekalan dan uji sertifikasi kepada sejumlah tenaga kerja di daerah setempat. Giat itu dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda Butur, Selasa (30/11/2021).

Tercatat sebanyak 50 orang tenaga kerja ikut dalam pembekalan dan uji sertifikasi tersebut. Mereka merupakan tenaga kerja konstruksi sebagai tukang kayu, tukang batu, tukang las serta pelaksana jalan dan gedung.

Sekda Butur, Muhammad Hardhy Muslim, saat membuka kegiatan itu dalam sambutannya menuturkan jika kegiatan ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya pembinaan tenaga kerja yang ahli dan terampil demi terciptanya sumber daya manusia yang handal di Butur.

“Rangkaian proses kegiatan ini merupakan langkah penting dalam pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) khususnya di wilayah Butur. Selain itu juga, guna meningkatkan daya saing di sektor konstruksi,” ungkapnya.

SDM konstruksi menurutnya merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung terwujudnya reformasi ekonomi, yakni dengan memanfaatkan sumber daya konstruksi secara optimal.

“Agar dapat menjaga eksistensi dan menangani persaingan usaha yang semakin ketat, tentunya diperlukan meningkatkan SDM khususnya di bidang konstruksi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pelaksanaan, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, Afandi Andi Basri, mengatakan pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib bersertifikasi kompetensi.

“Karena sertifikat itu sudah syarat kerja,” ucap Afandi Andi Basri.

Kemudian, lanjutnya, setiap penyedia jasa atau pengguna jasa, wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi kerja.

“Jadi ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwasanya penyedia, baik itu kontraktor atau konsultan wajib mempekerjakan tenaga kerja yang bersertifikat,” imbuhnya. (r3/b/aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.