Warga Pemilik Lahan PLTU Lasunapa Datangi BPN Sultra

234
Plt. Kepala BPN Muna, Lompo Halkam S.T sekaligus Kabid 1 Kanwil Kementerian BPN/ATR Sultra, serta Humas Kanwil Kementerian BPN/ATR, Wa Erni S. Pi, saat menerima Hippmas GNB, yang juga para cucu pemilik lahan PLTU Raha di Desa Lasunapa di Kanwil BPN Sultra, Kamis (2/12). Foto: IST.

 

KENDARI- Sejumlah warga Desa Ghonebalano, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Kamis (2/12) mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian BPN/ATR Sultra meminta ganti rugi lahan jika lahan mereka masuk kawasan pembangunan PLTU Raha di Dusun Ghai, Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka.

Namun, jika tak ada ganti rugi, mereka meminta Kanwil BPN Sultra menghentikan segala pengukuran lahan di lokasi rencana pembangunan PLTU itu.

Mereka yang melakukan aksi unjuk rasa ini adalah para cucu-cucu Wa Napa, pemilik sah lahan di PLTU Lasunapa. Mereka juga adalah mahasiswa sejumlah kampus di Kendari yang tergabung dalam Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Gonebalano (Hippma GNB) Kota Kendari.

Koordinator lapangan Muhamad Iksan Diki dalam orasinya menyebutkan bahwa polemik lahan PLTU Lasunapa bermula saat keluarga besar almarhum La Gunti (anak Wa Napa) dan Almarhum La Gea mengetahui bahwa ada pergeseran lokasi di sebelah selatan Dusun Ghai, Desa Lasunupa, Kecamatan Duruka yang menjadi titik sentral dari rencana pembangunan PLTU Raha.

Ihsan bilang, tanah tersebut sudah dijadikan kebun selama kurang lebih 50 tahun atau sejak tahun 1970. Tanah ini tiba-tiba masuk dalam area kawasan pembangunan PLTU Raha. Itu setelah diperlihatkan sket-lokasi atau peta bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, seluas 100.905 M2 atau ±10 Ha terdapat 2 bidang kebun kedua keluarga besar almarhum La Gunti dan almarhum La Gea.

“Tanah tersebut malah sudah dibagi dalam empat bidang tanah dengan nomor bidang 1,9,15 dan 17,” teriak ihsan dalam orasinya, yang kebetulan saat bersamaan di tempat itu ada pertemuan Kanwil Kementerian BPN/ATR dengan Ombudsman Perwakilan Sultra.

Ihsan bilang, luas masing-masing bidang yang masuk dalam sket lokasi yakni bidang 1 seluas 8.559 M2, bidang 9 seluas 6.960 M2, bidang 15 seluas 9.349 M2 dan bidang 17 seluas 14.544 M2. Total keseluruhan lebih kurang 3 hektare.

“Dari hasil pembagian tersebut, pihak keluarga tidak pernah tahu dan tidak pernah mengerti bagaimana panitia pengadaan tanah dan tim penilai harga tanah yang dibentuk oleh Bupati Muna, almarhum dr LM Baharuddin saat itu, sekitar tahun 2011, mempercayai begitu saja pernyataan Kepala Desa Lasunapa dan istrinya serta pernyataan Kepala BPN Muna Arifin, tanpa ada sosialisasi dan tanpa ada idenifikasi terhadap bukti-bukti pengolahan tanah dan kebun langsung membayarkan harga tanah begitu saja,” kata Ihsan.

Sekadar diketahui, buntut dari klaim yang dilakukan oleh eks Kepala Desa Lasunapa beserta istri dan Arifin pada tahun 2011 itu, mendapatkan perlawanan dari pihak keluarga sehingga mendesak DPRD Kabupaten Muna membentuk pansus untuk mengidentifikasi secara langsung terkait kepemilikan lahan yang sah dimata hukum.

Dampak dari klaim lahan itu, beberapa oknum yang terlibat dalam kasus lahan yang akan dijadikan PLTU tersebut masuk penjara. Yakni, eks Kades Lasunapa, Laode Mbirita dan eks Kepala BPN Muna Arifin. Keduanya masing-masing divonis 6 tahun penjara.

Malah, Arifn mengembalikan uang sebanyak Rp 313.559.950 pada Juni 2021 lalu ke negara sebagai denda dalam kasus ini. Dana itu suda diserahkan ke kejari Muna.

Setelah lama tak ada kabar, lahan ini kembali mencuat di masyarakat sampai terdengar di telinga Ahli Waris dan keluarga. Bahkan Pemerintah Kecamatan Duruka beserta tim sertifikasi dari BPN . Muna mulai melakukan pengukuran lahan untuk keperluan sertifikasi.

Tentunya, ini suatu tindakan yang tidak terpuji karena tidak adanya konfirmasi kepada pihak keluarga yang memiliki legalitas atas kepemilikan lahan tersebut sehingga pihak keluarga yang tergabung dalam Hippma GNB mengecam tindakan oknum Pemerintah Kecamatan Duruka dan Pihak BPN Muna atas tindakan tersebut.

Atas nama keluarga besar almarhum La Gunti dan Almarhum La Gea Hippma GNB meminta dua hal kepada Kanwil BPN/ATR Sultra.

Pertama, jika lahan tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan PLTU Raha maka Hippma GNB mendesak Kepala BPN Sultra mengintruksikan pihak terkait untuk menyelesaikan pembayaran/ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut kepada ahli waris yang sah yakni keluarga almarhum La Gea dan keluarga almarhum La Gunti.

Kedua, jika lahan tersebut tidak diganti rugi maka Hippma GNB mendesak Kepala BPN Sultra mengintruksikan Pelaksana Kepala BPN Muna untuk menghentikan segala aktivitas di lahan keluarga almarhum La Gunti dan keluarga almarhum La Gea termasuk mencabut patok di lokasi tersebut. (aji)

Komentar Pembaca
Baca Juga !
.